JAKARTA — Pemerintah terus menjaga defisit neraca berjalan (Current Account Defisit/CAD) agar tidak melampaui tiga persen. Kesepakatan yang dibuat dengan perusahaan tambang diharapkan bisa membuat CAD normal hingga akhir tahun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang Brodjonegoro menuturkan, bahan bakar minyak (BBM) dan ekspor mineral selama ini memberikan kontribusi besar dalam pergerakan CAD Indonesia. Menurutnya, kenaikan harga BBM bisa mengurangi defisit perdagangan, khususnya defisit migas. "Dengan mengurangi defisit migas, otomatis mengurangi deficit trade balance atau surplus trade balance bakal lebih baik. Pada akhirnya akan mengurangi defisit neraca berjalan," kata Bambang akhir pekan lalu.
Pemerintah menjamin harga BBM tidak akan naik sampai pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berakhir. Dengan kondisi tersebut, pemerintah masih memperkirakan defisit neraca berjalan sebesar 2,5 persen. Posisi ini dirasa masih nyaman untuk semua pihak meskipun masih bisa berubah.
Untuk pertumbuhan ekonomi, Bambang memperkirakan pertumbuhan sebesar 5,2 hingga 5,3 persen akan terjadi pada semester II tahun 2014. Hal ini melihat kondisi pada dua triwulan pertama, yakni ada kendala di sektor pertambangan, ekspor, dan rendahnya serapan belanja pemerintah. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi merosot ke angka 5,12 persen pada kuartal II. Ini lebih rendah dibandingkan kuartal I sebesar 5,21 persen. "Kalau ada perbaikan, mudah-mudahan semester II ini bisa ke 5,3 persen," ujarnya.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, memasuki tahun 2015, pemerintah harus lebih berhati-hati. Ini karena situasi perekonomian dunia yang serba sulit dan tidak menentu. "Ya, untuk itu, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang harus diingatkan mengenai keadaan situasi perekonomian dunia seperti ini," kata Bambang.
Menurut Bambang, situasi itu salah satunya disebabkan adanya kebijakan perubahan mengenai perekonomian di Amerika Serikat. "Ya, kalau kita tidak hati-hati, bukannya tidak mungkin akan terjadi krisis ekonomi seperti yang terjadi beberapa tahun lalu."
Untuk menghadapi persoalan tersebut, ia mengungkapkan, juga perlu adanya birokrasi yang tangguh. "Birokrasi yang ada perlu diperbaiki dan adanya perlindungan hukum yang jelas," ujarnya. antara ed: nidia zuraya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
