Kemendikbud menemukan ada praktik pungli dalam proses pencairan tunjangan sertifikasi guru di dinas-dinas pendidikan di Pulau Jawa. Komentar Anda?
Di kami, tidak ada itu udunan (iuran/pungli) yang dikumpulkandari guru-guru untuk diberikan ke Disdik terkait pencairan dana tunjangan para guru. Ya, termasuk dana tunjangan sertifikasi, semua bersih kami berikan untuk para guru sesuai haknya.
Andai memang ditemukan pungli, apa sikap Disdik?
Personel bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) sebagai pengurusnya mungkin sudah metereng (kaya) kalau nerima (pungli). Kami, tidaklah. Tapi, harap dicatat, tenaga PMPTK yang mengurusi tunjangan sertifikasi itu kan tenaga sukwan (sukarelawan), honorer, jadi ya terserah para guru. Kalau pun ada teman-teman guru dan kepala sekolah yang dengan sukarela memberi kepada para sukwan, itu bukan atas perintah siapa pun.
Jika ditemukan selain sukwan, ada sanksi bagi yang menerimanya?
Kalau namanya sukarela memberi, masak oleh sukwan ditolak. Lagi pula, pekerjaan dan tanggung jawab para sukwan ini berat. Mereka mengurus ribuan lembar berkas guru yang akan diberi tunjangan sertifikasi. Dari pagi sampai siang, lanjut lagi sore sampai selesai. Bahkan, kalau sudah dekat-dekat harinya (hari pencairan), bisa sampai lembur. Dan, mereka dibayar dengan honor loh, karena kan sukwan bukan PNS. Kalau yang PNS-nya, tidak ada lah.
Lantas, seperti apa Disdik mengantisipasi agar tak ada pungli kepada para guru?
Itu kan tidak ada (pungli), tapi tetap kami awasi. Khusus untuk para sukwan, kembali lagi dari sikap guru dan kepala sekolah yang menerima tunjangan. Mungkin memberi kepada para sukwan ini sifatnya berterima kasih saja. Kasihan juga kalau lihat pendapatan honorernya tidak seberapa dengan beban pekerjaan yang dilakukan. Yang jelas, kalau pungli tidak ada. Kami tidak berani macam-macam. rep:gilang akbar prambadi ed: eh ismail
Ikuti Whatsapp Channel Republika
