JAKARTA -Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, secara teoretis pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) membutuhkan dukungan penuh dari DPR. Karena, dalam praktik ketatanegaraan sistem presidensial di Indonesia, banyak kewenangan presiden yang harus dikoordinasikan dengan DPR.
"To be or not to be, Presiden Jokowi harus mempertimbangkan dukungan DPR. Karena koalisi pendukung Jokowi-JK belum memenuhi 50 persen plus satu, maka di butuhkan dukungan dari parpol lain," kata Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/8).
Karena itu, menurut Basarah, koalisi dengan parpol lain di parlemen memang harus dipertimbangkan. Tujuannya, agar Joko wi-JK bisa bekerja sama dengan parpol lain untuk mengawal program-program pembangunan yang telah dijanjikan kepada rakyat saat kampanye pilpres lalu.
Tak hanya itu, Basarah melanjutkan, UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD juga mengatur, presiden harus bekerja sama dengan DPR dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun, kerja sama dengan parlemen, menurutnya, juga tidak bisa dipaksakan. "Pak Jokowi membutuhkan dukungan parlemen. Tapi, kalau parlemen tidak mendukung, tidak bisa dipaksa," ujar Basarah.
Jika dipaksakan, kata dia, pemerintah Jokowi-JK akan terjebak dalam politik transaksional. Padahal, sejak masa kampanye, keduanya telah menekankan prinsip politik yang dibangun adalah kerja sama tanpa transaksi politik.
Untuk menguatkan pemerintahan ke depan, menurut Basarah, Jokowi hanya perlu bekerja sesuai aturan dan amanat rakyat. Ketika kewenangan dijalankan sesuai aturan yang ada, tidak melanggar hukum, dan tidak menyakiti rakyat, menurutnya, tidak ada yang perlu ditakuti Jokowi-JK."Pak Jokowi tidak perlu ada beban untuk khawatir kekuasaannya akan dijatuhkan.
Pertemuan SBY Dalam sejumlah kesempatan, tokoh PDI Perjuangan dan Jokowi mengatakan bahwa Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpotensi merapat. Kendati demikian, partai-partai pengusung Jokowi mengatakan, belum ada laporan soal hasil pertemuan Jokowi dengan SBY, Rabu (27/8).
"Tidak ada pembahasan di internal (soal pertemuan)," kata Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. Puan tidak memandang istimewa pertemuan antara Jokowi dan SBY.
Menurutnya, pertemuan antara kedua tokoh tersebut bersifat informal membahas persoalan bangsa ke depan sekaligus bagaimana transisi pemerintahan berlangsung baik.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Rio Patrice Capella juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, Jokowi belum melaporkan hasil pertemuan dengan SBY. rep:Ira Sasmita/Muhammad Akbar Wijaya ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
