Belakangan, sejumlah organisasi yang terkait dengan ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) seperti bergerak dalam satu komando. Sebagian mereka secara terbuka menyatakan penolakan terhadap potensi penyebaran paham ajaran Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia.
Tak hanya petinggi Pengurus Besar NU yang menyuarakan penolakan. Gerakan Pemuda Anshor (GP Anshor) di berbagai daerah juga seiya sekata. Di Pulau Batam, Kepulauan Riau, yang merupakan pulau perbatasan negara, GP Anshor setempat menyatakan siap menjadi yang terdepan menghalau organisasi ISIS yang bertekad mewujudkan kekhalifahan Islam dengan segala cara tersebut.
Sementara, di Tulungagung, Jawa Timur, ribuan anggota GP Anshor menyatakan tekad serupa. Sebagian mereka telah dibekali dengan ilmu silat yang diajarkan Perguruan Pagar Nusa. Di Nusa Tenggara Timur, gerakan akbar juga dirancang pengurus GP Anshor setempat untuk menolak ISIS.
Belakangan, salah satu outlet politik NU, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), diminta turut serta. PKB mendapat mandat dari para kiai dan tokoh muda pesantren agar membahas pencegahan paham radikal dalam Muktamar PKB 2014 yang digelar pada 30 Agustus-1 September.
Rekomendasi itu disambut dengan tangan terbuka oleh Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar. "Warga PKB, NU, dan kalangan pesantren jelas tidak sepakat atas gerakan radikal yang melakukan kekerasan atas nama Islam, jadi itu menjadi perhatian khusus kami," ujar Cak Imin seusai menutup Bahtsul Masail Kebangsaan dalam Perspektif Para Muda Pesantren, Ahad (24/8).
Walhasil, disepakati bahwa kader PKB, NU, serta kalangan pesantren bakal serius menangkal semua paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara dan mengancam NKRI. "Para kiai pesantren dan warga NU sudah bergerak memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya kepentingan politik yang dibungkus agama itu," ujar Cak Imin, panggilan Muhaimin.
PKB secara resmi juga menerima rekomendasi forum diskusi tokoh muda pesantren Jawa Timur agar bisa mengintervensi pemerintah supaya bersikap lebih tegas terhadap setiap jenis gerakan radikal yang mengancam NKRI. Lantaran para pengikut gerakan semacam ini menganggap dakwah harus dilakukan secara radikal, konsep negara Islam, seruan jihad, serta pembangkangan terhadap ideologi Pancasila, melanggar syariat agama Islam.
"Cara tersebut berbeda jauh dengan konsep Islam rahmatan lil 'alamin yang menjadi tema besar Muktamar PKB serta dalam naungan prinsip Ahlussunah wal Jamaah," ujar Cak Imin. Agar pesannya tersampaikan, Cak Imin meminta para partisipan Muktamar PKB cepat mengaplikasikan rekomendasi untuk menangkal radikalisasi di NKRI.
Bahtsul Masail Kebangsaan PKB semalam dihadiri para kiai muda dari 60 pesantren di Jawa Timur. Salah satu pesertanya dari Ponpes Darul Ulum, Selo Tumpuk, Kabupaten Blitar, KH Muhammad Ali Romzi. Ia mengungkapkan, majelis menginginkan Muktamar PKB juga membahas serius perkembangan ISIS.
"Organisasi ini (ISIS) bisa mengancam keutuhan NKRI. Ini menjadi poin penting dan akan kita rekomendasikan masuk dalam pembahasan Muktamar PKB, yang kemudian diharapkan bisa menjadi kebijakan partai," kata Gus Ali Romzi. Prinsipnya, para kiai muda tak sepakat konsep pembentukan daulah Islamiyah lantaran bertentangan dengan negara Pancasila yang sah secara syar'i. rep:indah wulandari ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika