Tokoh: Jokowi-JK Perlu Bentuk Kementerian Khusus Papua
Ahad , 24 Aug 2014, 12:45 WIB
Republika/Agung Supriyanto
Masyarakat tradisional Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA -- Tokoh masyarakat Mimika, Papua, Yosep Yopi Kilangin berpandangan bahwa Presiden-Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu membentuk kementerian khusus untuk mengurus Papua guna mendorong percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

"Menurut saya perlu ada kementerian khusus untuk mengurus masalah Papua. Ini sangat penting karena sampai dengan sekarang komitmen persatuan orang Papua ke dalam pangkuan NKRI memerlukan perkuatan. Apalagi dalam kondisi di mana orang Papua semakin sedikit di pemerintahan," kata Yopi kepada Antara di Timika, Ahad (24/8).

Yopi berharap kabinet yang nanti dibentuk oleh Jokowi-JK dapat juga mengakomodasi putra-putri Papua terbaik yang memiliki keahlian di bidangnya. "Kalaupun nantinya ada anak-anak Papua yang dipercayakan memimpin satu kementerian sehingga bisa memberikan kontribusi bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, hal itu bukan karena hadiah tapi karena memang yang bersangkutan layak dan memiliki kapasitas sebagai Menteri," harapnya.

Putra almarhum Moses Kilangin, salah satu tokoh pejuang Pepera itu meminta duet Jokowi-JK lebih banyak memberikan kebijakan afirmatif untuk mempercepat kemajuan orang asli Papua dalam segala bidang. Pemerintah Pusat, katanya, harus mendukung penuh kebijakan Otonomi Khusus Plus yang saat ini digagas oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Kalau sekarang Gubernur Papua mendorong harus ada Otonomi Khusus Plus maka Pemerintah Pusat harus mendukung sepenuh-penuhnya karena hal itu merupakan jiwa, semangat dan pergumulan orang Papua selama ini. Jangan menaruh kecurigaan dan keraguan. Komitmen persatuan itu harus terus-menerus diterjemahkan secara baik," tutur mantan Ketua DPRD Mimika ini.


Redaktur : Nidia Zuraya
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar