REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk mengawal upaya pengurangan angka stunting dan penanganan kemiskinan ekstrem. Kepada Presiden, Muhadjir melaporkan beberapa upaya yang telah dilakukannya dalam mengurangi angka stunting.
"Ya beliau meminta supaya memerintahkan kepada saya untuk betul-betul dikawal untuk penanganan dua terutama, yaitu kemiskinan ekstrem dan pengurangan stunting. Tadi juga saya sudah laporkan tentang apa yang sudah saya lakukan. Sekarang ini kan saya melakukan roadshow virtual," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/2).
Kemenko PMK, menurut dia, juga telah melakukan roadshow secara virtual untuk berkoordinasi dengan para bupati di setiap daerah. Mereka diminta untuk menyampaikan hal-hal yang dibutuhkannya dalam penanganan stunting.
"Kemudian kalau itu kekurangan yang kebutuhannya itu menjadi bagian dari kementerian dan lembaga yang di bawah koordinasi saya, pada waktu rapat itu sekaligus ada pejabat dari kementerian-kementerian, saya minta ini segera ditangani," ujarnya.
Muhadjir mencontohkan, perlunya alat USG juga antropometri di setiap puskesmas di berbagai daerah, untuk mendeteksi kondisi janin sejak dalam kandungan. Ia mengatakan, upaya pencegahan dan penanganan masalah stunting pada anak akan lebih mudah dilakukan jika masih dalam kandungan.
"Karena kalau kondisi janin tidak baik, masih berada di dalam kandungan itu lebih mudah intervensinya karena langsung lewat ibunya kan. Tapi kalau sudah lahir malah merepotkan. Karena itu, diupayakan penanganan ketika masih di dalam kandungan itu betul-betul sungguh-sungguh dan salah satu alat mendeteksi ya USG," katanya.
Menurut Muhadjir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menginstruksikan Menteri Kesehatan agar menyediakan alat USG dan antropometri di setiap posyandu. Jokowi menargetkan, penyediaan alat-alat tersebut di setiap posyandu di seluruh daerah harus tuntas 100 persen pada tahun ini.
"Ini saya minta setiap bupati, ketika rapat butuh berapa, kemudian kan bapak Presiden sudah memerintah kepada pak menkes, tahun ini harus 100 persen USG ataupun antropometri," ucap dia.
Sementara terkait penanganan kemiskinan ekstrem, Muhadjir melaporkan terkait pemanfaatan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Ia menjelaskan, saat ini setiap desa sudah memiliki data khusus terkait warganya yang masuk kategori miskin ekstrem.
"Walaupun itu data itu sudah kita triangulasi dari data BKKBN, data sensus tahunan yang dilakukan BKKBN dengan DTKS, desa masih diberi kesempatan untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang dan secepatnya untuk dikirim ke Kemenko PMK melalui bupati," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
