Monday, 11 Jumadil Awwal 1444 / 05 December 2022

Airlangga: Angka Kemiskinan Ekstrem Alami Perbaikan Dibandingkan Awal Covid-19

Rabu 03 Aug 2022 20:18 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ratna Puspita

Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Menko PMK Muhadjir Effendi dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/8).

Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Menko PMK Muhadjir Effendi dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/8).

Foto: Republika/Fauziah Mursid
Airlangga meyakini, berbagai program pemerintah mampu menurunkan angka kemiskinan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis angka kemiskinan di Indonesia akan terus mengalami penurunan. Airlangga mengatakan, data angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari awal pandemi Covid-19, yakni 9,7 persen menjadi 9,54 persen pada Maret 2022.

Sementara, angka kemiskinan ekstrem juga menurun dari 2,14 persen pada 2021 menjadi 2,04 persen pada Maret 2022. "Jadi sudah ada perbaikan (sejak awal Covid-19), dengan standar kemiskinan 11.633, jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang," kata Airlangga usai rapat pleno tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Baca Juga

Airlangga meyakini, berbagai program mulai pemberdayaan, pemulihan ekonomi nasional, hingga perlindungan sosial, angka kemiskinan biasa maupun kemiskinan ekstrem di Indonesia akan mengalami perbaikan. Dia menyampaikan, anggaran yang tersedia dalam APBN untuk program pemberdayaan sekitar Rp 95 triliun, perlindungan sosial lebih dari Rp 400 triliun dam program PEN lebih dari Rp 600 triliun.

Tak hanya itu, Airlangga mengatakan, terdapat dana khusus dari daerah yang disediakan untuk kemiskinan ekstrem sebanyak Rp 49,93 triliun. "Di mana pemerintah provinsi Rp 18,5 triliun dan pemerintah kabupaten sekitar Rp 30 triliun," ujar Airlangga.

Airlangga meyakini angka kemiskinan mampu ditekan, apalagi dengan arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk mendorong keterlibatan swasta dalam bentuk CSR. "Jadi akan ada dikerjasamakan baik BUMN maupun swasta berupa CSR dengan kewajiban melakukan upaya pemberdayaan dengan CSR mereka dengan radius 5 km di sekitar wilayah ekonomi mereka sehingga akan mengkaselerasi program penanganan kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta masing-masing kementerian lembaga untuk memastikan refokusing program dan realokasi anggaran untuk menyasar keluarga miskin ekstrem di wilayah prioritas kemiskinan ekstrem tahun 2022 serta menyiapkan perencanaan program dan penganggarannya untuk penajaman pelaksanaan tahun 2023 nanti.

Ma'ruf juga mengarahkan untuk terus mendorong peran dan partisipasi dari unsur non-pemerintah seperti pelaku bisnis, universitas dan LSM agar potensi sumberdaya yang mereka miliki dapat sinergis dengan upaya dan sumberdaya pemerintah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

"Saya minta kita fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal satu poin presentasi setiap tahunnya mulai 2022 ini," kata Ma'ruf.

Rapat dihadiri di antaranya Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop-UKM) Teten Masduki.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA