REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong para penyuluh Keluarga Berencana (KB) untuk meningkatkan layanan KB bagi akseptor pascapersalinan. Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, mengatakan layanan KB pascapersalinan efektif untuk menurunkan prevalensi stunting.
"Layanan KB pascapersalinan efektif untuk menurunkan prevalensi stunting," ujar Hasto dalam siaran pers, Rabu (6/7/2022).
Dia juga menyampaikan, apabila sampai pascabersalin tidak KB, maka upaya menurunkan stunting sangat sulit sekali dilakukan. Menurut dia, menurunkan stunting dengan grebek pascapersalinan sebetulnya bisa dilakukan dengan efektif, dengan satu kali bekerja mendapatkan tiga capaian.
"Artinya unmet need-nya turun, akseptor barunya ada juga, stunting-nya turun. Jadi sekali kerja dapat tiga kalau mau grebek pascapersalinan," kata Hasto.
Menurut Hasto, lebih mudah mengajak ibu pascabersalin untuk memasang kontrasepsi. Sebab, secara psikologis seorang ibu yang baru melahirkan tidak ingin langsung punya anak lagi. Karena itu, kata dia, strategi komunikasi yang baik menjadi pintu gerbang bagi BKKBN untuk menyukseskan program Bangga Kencana.
"Anda hari ini melahirkan ditanya satu tahun lagi apa mau melahirkan? Pasti 100 persen jawab 'tidak', saya yakin itu. Tapi kalau ditanya siapa yang mau pasang kontrasepsi yang jawab 'iya' 29 persen sehingga punya peluang 71 persen untuk dirayu. Pil bisa, kondom bisa, susuk bisa," jelas Hasto.
Hasto juga meminta jajaran perwakilan BKKBN untuk bekerja secara efektif dan efisien. Dia juga meminta jajaran perwakilan BKKBN di seluruh Indonesia untuk memanfaatkan seoptimal mungkin media massa dan media sosial.
“Penting sekali komunikasi. Bapak ibu nggak akan sukses kalau diam saja. Pesan saya pakai bahasa positif. Jangan cari jalan buntu, tapi jalan cerahnya. Cari peluang, kalau nggak ada ciptakan peluang sendiri," kata dia.
Stunting merupakan ancaman nyata bagi masa depan anak-anak dan Indonesia. Angka kasus stunting yang saat ini mencapai 24,4 persen masih melebihi ambang batas Badan Kesehatan Dunia atau WHO, yakni prevelansi stunting kurang dari 20 persen. Untuk itu BKKBN terus berupaya dengan berbagai cara untuk mencapai target penurunan stunting nasional menjadi 14 persen pada 2024.
Hal tersebut disampaikan Hasto dalam acara Konsolidasi Implementasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022. Kegiatan itu diikuti oleh 34 kepala dan jajaran kantor Perwakilan BKKBN di seluruh Indonesia. Acara itu merupakan rangkaian kegiatan puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 29.
Puncak peringatan ke 29 Harganas digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Kamis (07/07/2022). Puncak Harganas ini juga menjadi momentum BKKBN untuk menurunkan prevalensi stunting.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
