Sunday, 16 Muharram 1444 / 14 August 2022

Diganti Pemerintah, PPKM Jawa-Bali tak Jadi Naik Level

Rabu 06 Jul 2022 12:11 WIB

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Agus Yulianto

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja
Diganti Pemerintah, PPKM Jawa-Bali Tak Jadi Naik Level.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengoreksi kenaikan PPKM Jawa-Bali kemarin, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2022. Padahal, kurang dari 24 jam kemarin, ada kenaikan level PPKM level dua di Jawa-Bali berdasarkan Inmendagri Nomor 33 tahun 2022.

Dikatakan Tito, Jakarta dengan seluruh wilayahnya memasuki level satu PPKM. Hal serupa juga terjadi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, hingga Bali. Koreksi ini berlaku mulai 6 Juli hingga 1 Agustus 2022.

“Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud berpedoman pada indikator transmisi komunitas,” kata Tito dalam Inmendagri No 35 Tahun 2022, dikutip, Rabu (6/7/2022).

Selain itu, penyesuaian yang dimaksud juga berlaku terhadap wilayah aglomerasi di Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya, hingga Bali.

Sebelumnya, Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia mulai 5 Juli sampai 1 Agustus 2022. Perpanjangan PPKM kali ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 33 Tahun 2022 untuk Jawa dan Bali serta Inmendagri Nomor 34 Tahun 2022 untuk luar Jawa-Bali.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Syafrizal ZA menjelaskan, pada pelaksanaan PPKM satu bulan ke depan harus ada perhatian serius seluruh pihak. Khususnya wilayah Jawa dan Bali karena ada daerah dengan status Level 2 situasi pandemi Covid-19.

"Akhir-akhir ini kita melihat adanya peningkatan kasus Covid-19 dikarenakan adanya penyebaran varian BA.4 dan BA.5,\" ujar Safrizal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/7/2022).

Dia mengatakan, beberapa daerah terpaksa harus dinaikkan menjadi Level 2, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Sorong. Pemerintah menggunakan indikator transmisi komunitas untuk melakukan asesmen daerah dalam pelaksanaan PPKM.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA