Monday, 11 Jumadil Awwal 1444 / 05 December 2022

Ketua MPR Dorong Kemandirian Pengadaan Alutsista TNI

Rabu 09 Mar 2022 18:57 WIB

Red: Hiru Muhammad

Kendaraan meriam kaliber 150mm memasuki pantai tumpuan pendaratan saat Latihan Operasi Pendaratan Administrasi (Latopsratmin) 2021 Komando Lintas Laut Militer di Pantai Caligi, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Rabu (22/12/2021). Latihan Operasi Pendaratan Administrasi (Latopsratmin) 2021 dilaksanakan guna memastikan kesiapan alutsista serta meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit serta unsur Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) dalam pelaksanaan operasi pendaratan administrasi. ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.

Kendaraan meriam kaliber 150mm memasuki pantai tumpuan pendaratan saat Latihan Operasi Pendaratan Administrasi (Latopsratmin) 2021 Komando Lintas Laut Militer di Pantai Caligi, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Rabu (22/12/2021). Latihan Operasi Pendaratan Administrasi (Latopsratmin) 2021 dilaksanakan guna memastikan kesiapan alutsista serta meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit serta unsur Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) dalam pelaksanaan operasi pendaratan administrasi. ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.

Foto: ANTARA FOTO
Kekuatan militer Indonesia saat ini telah masuk dalam jajaran 14 besar dunia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bangsa Indonesia harus mampu mewujudkan kemandirian penyediaan alat utama sistem senjata (alutsista) karena produsen lokal alutsista terbukti sudah mampu menghasilkan produk berkualitas.

"Perkembangan industri pertahanan dalam negeri harus terus didukung oleh Pemerintah. Berkembangnya industri pertahanan bisa memberikan nilai tambah bagi bangsa Indonesia, baik dari segi tenaga kerja maupun perputaran ekonomi nasional," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (9/3/2022).

Baca Juga

Ia menyampaikan pernyataan tersebut saat bertemu Panglima Kodam (Pangdam) V/Brawijaya Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Nurchahyanto di Surabaya, Rabu. Menurut dia, kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional tidak boleh lagi bergantung pada industri dari luar negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, kata mantan Ketua Komisi III DPR RI ini, ada dua pelaku utama industri pertahanan, yakni dari BUMN dan swasta. Saat ini, setidaknya sudah ada 81 pelaku usaha swasta dalam negeri yang bergerak memproduksi alutsista TNI, mulai dari pabrik pembuat kapal, pembuat radio komunikasi, sistem manajemen perang, hingga bom untuk pesawat tempur.

"Harus diakui ketergantungan pada impor alutsista Indonesia masih sangat tinggi. Impor bisa dilakukan jika bangsa Indonesia memang tidak mampu produksi alutsista sendiri. Namun, kenyataannya industri pertahanan lokal mampu bersaing dengan produk alutsista luar negeri," kata Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini.

Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat ini menambahkan bahwa kekuatan militer Indonesia saat ini telah masuk dalam jajaran 14 besar dunia. Bukan tidak mungkin dengan dukungan anggaran yang terus meningkat, Indonesia bisa masuk urutan 10 besar kekuatan militer dunia."Anggaran Kementerian Pertahanan naik terus setiap tahunnya. Pada tahun ini Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran terbesar daripada kementerian lainnya, yaitu sebesar Rp 133,9 triliun," ucapnya.

Jumlah tersebut naik 13,28 persen jika dibandingkan dengan Rp118,2 triliun pada outlook APBN 2021. Besarnya anggaran tersebut, kata Bamsoet, jangan sampai justru dinikmati oleh produsen alutsista luar negeri. Akan tetapi, harus mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

 

 

 

sumber : antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA