REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik kebijakan terkait penumpang pesawat wajib melakukan tes PCR. YLKI menduga, ada penyimpangan tarif tes PCR sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.
"Tes PCR memberatkan konsumen karena sangat mahal dan di lapangan terjadi penyimpangan-penyimpangan besaran tarif," kata Ketua Umum YLKI, Tulus Abadi dalam rekaman video, Ahad (24/10).
Pemerintah telah menetapkan besaran tarif tes PCR Rp 495 ribu tetapi lanjut Tulus, fakta di lapangan itu adalah tarif ekonomi. Yang terjadi di lapangan, harga tes PCR bisa berkali lipat, dari Rp 750 ribu, Rp 900 ribu, hingga Rp 1,5 juta atau disebut juga tarif ekspres.
"(yang terjadi) di lapangan ada tarif ekspres yang ditetapkan oleh berbagai lab di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, tarif yang berkali lipat. Nah ini artinya apa yang ditetapkan pemerintah dengan high test PCR tidak konsisten di lapangan dan rendahnya pengawasan sehingga masih banyak pelanggaran," jelas Tulus.
Alasan lainnya lanjut Tulus, karena kebijakan wajib tes PCR ternyata hanya berlaku untuk transportasi udara sedangkan transportasi darat tidak diwajibkan tes PCR. Tentunya Tulus menilai, ini sangat diskriminatif dan merugikan konsumen.
"Saya kira itu kebijakan tidak tepat, mengapa? karena untuk sektor transportasi lain tidak diterapkan PCR bahkan tanpa tes antigen sekalipun. Misalkan sektor transportasi darat mereka bebas berkeliaran tanpa ada tes apapun yang digunakan," jelasnya.
Karena itu, Tulus menyarankan agar aturan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat untuk diganti menjadi tes antigen. "Oleh karena itu kita minta wajib PCR bagi penumpang pesawat dibatalkan saja. diganti dengan tes antigen, saya kira cukup," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
