Tuesday, 13 Rabiul Awwal 1443 / 19 October 2021

Tuesday, 13 Rabiul Awwal 1443 / 19 October 2021

Indonesia Punya 405 Ribu Guru Penggerak 2024

Senin 20 Sep 2021 05:18 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Hiru Muhammad

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (berdiri) menyapa sejumlah siswa saat kegiatan pembelajaran daring oleh Calon Guru Penggerak (CGP) di SD Inpres 109 Kota Sorong, Papua Barat, Kamis (11/2/2021). Masih dalam kunjungan kerjanya, Mendikbud melakukan tatap muka dengan 15 Calon Guru Penggerak (CGP) dan melakukan sosialisasi terkait program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) bagi tenaga pendidik bukan PNS.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (berdiri) menyapa sejumlah siswa saat kegiatan pembelajaran daring oleh Calon Guru Penggerak (CGP) di SD Inpres 109 Kota Sorong, Papua Barat, Kamis (11/2/2021). Masih dalam kunjungan kerjanya, Mendikbud melakukan tatap muka dengan 15 Calon Guru Penggerak (CGP) dan melakukan sosialisasi terkait program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) bagi tenaga pendidik bukan PNS.

Foto: Antara/Olha Mulalinda
Seluruh pembiayaan program guru penggerak dibiayai oleh pemerintah pusat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (PPP GTK) Kemendikbudristek, Praptono, mengatakan, antusias guru untuk mendaftar sebagai Guru Penggerak tetap tinggi meskipun harus melalui proses seleksi yang ketat. Dia menargetkan jumlah Guru Penggerak hingga akhir 2024 mendatang mencapai 405.000 orang.

"Angkatan pertama kita terdiri dari 56 kabupaten dari seluruh Indonesia, dan alhamdulillah respons dari masyarakat dari angkatan I ke II, II ke III, dan ketika kita melakukan seleksi untuk angkatan ke-IV, luar biasa minat guru kita untuk menjadi Guru Penggerak,” kata Praptono dalam siaran pers, Ahad (19/9).

Praptono mengatakan, jumlah guru yang mendaftar untuk menjadi guru penggerak tidak hanya berada di wilayah perkotaan, tetapi juga berasal dari berbagai daerah, antara lain Lampung, Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur, hingga Sorong di Papua Barat. Proses seleksi dan persyaratan yang ketat, kata dia, tidak menyurutkan semangat para guru untuk mendaftar sebagai guru penggerak.

"Animo tinggi, meskipun kami menerapkan seleksi yang sangat ketat bagi calon guru penggerak mulai dari seleksi administrasi, lalu seleksi tahap II dengan CV dan esai. Bahkan dari seleksi tahap II, kami sudah bisa melihat bagaimana guru-guru ini memiliki potensi pembelajaran pada tahap simulasi dan wawancara," kata dia.

Menurut Praptono, target yang dicanangkan Kemendikbudristek untuk Program guru penggerak di setiap angkatan dan di setiap daerah selalu tercapai. Kemendikbudristek menyeleksi guru-guru di seluruh negeri dari semua jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SLB.

Sementara itu, untuk seleksi guru penggerak di jenjang SMK baru dimulai pada angkatan keempat. Praptono mengungkapkan, Kemendikbudristek memasang target jumlah peserta yang mengikuti program guru penggerak hingga akhir 2024 mencapai 405.000 orang.

"Dari angkatan ke angkatan, sasaran dari implementasi guru penggerak ini berlipat-lipat. Di angkatan I sampai III ada 2.800 orang per angkatan. Lalu di angkatan IV sampai VI ada 8.000 orang, dan sampai nanti di akhir tahun 2024 kita menargetkan 405.000 Guru Penggerak," tutur Praptono.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menyukseskan dan mengembangkan program tersebut, salah satunya kolaborasi dalam aspek anggaran. Saat ini, kata dia seluruh pembiayaan program guru penggerak dibiayai oleh pemerintah pusat.

“Aspek anggaran sangat penting sehingga kita bisa mengimplementasikan lebih baik dan bersinergi dengan pemda. Hasil evaluasi kami bahwa ada potensi di daerah yang bisa kita kapitalisasi untuk bisa lebih mendorong implementasi pendidikan guru penggerak, jadi bisa bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah,” kata dia.

Kolaborasi ia sebut merupakan hal yang penting karena sektor pendidikan adalah kebijakan yang sudah diotonomikan ke daerah. Karena itu pula maka pemerintah pusat akan lebih memainkan peran untuk mendorong dan menguatkan potensi yang ada di daerah.

Dia menjelaskan, pendidikan guru penggerak angkatan I sampai III bisa menjadi praktik baik dan membuktikan, Indonesia memiliki guru-guru berkualitas dari pelatihan yang dirancang dan diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Dengan praktik itu juga dia merasa yakin daerah akan terpanggil untuk melakukan pengalokasian dana.

"Dengan praktik baik ini saya yakin daerah akan terpanggil untuk mengalokasikan APBD-nya sehingga ketika sasaran kita semakin besar maka pembiayaan akan bisa didukung dan didorong pemerintah secara bersama-sama," kata dia.

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA