REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Peringatan Hari Kemerdekaan ke-76 RI harus dijadikan momentum untuk mengakhiri darurat pendidikan di Indonesia. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai, salah satu cara yang perlu dilakukan adalah dengan segera membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka (PTM).
“Saat ini berbagai persyaratan untuk membuka sekolah sudah terpenuhi. Mulai dari tren penurunan kasus Covid-19, kian banyaknya guru dan siswa yang menjadi sasaran vaksin, hingga ancaman learning loss yang kian dalam. Maka bertepatan dengan momentum Hari Kemerdekaan maka sudah selayaknya sekolah-sekolah juga bisa dibuka kembali,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangannya, Senin (16/8).
Dia menjelaskan, PTM saat ini sangat mendesak untuk dilakukan. Hampir semua kalangan sepakat jika pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama satu setengah tahun terakhir tidak berjalan optimal. Penyampaian materi pelajaran mungkin bisa disampaikan dengan baik, namun ada masalah di level pengembangan karakter peserta didik jika PJJ terus dilakukan.
“Kami sepakat dengan pandangan, baik dari kawan-kawan MPR maupun DPD jika pelaksanaan PJJ tidak berjalan optimal sehingga memunculkan berbagai dampak negatif baik secara akademis, pengembangan karakter, maupun sosial bagi peserta didik,” katanya.
Huda menegaskan, jika mayoritas orang tua siswa juga berharap agar PTM di sekolah segera dilaksanakan. Mereka memastikan jika PJJ terus dilakukan maka akan memberikan dampak bagi pengembangan mental spiritual anak-anak mereka.
“Minimnya interaksi peserta didik dengan kawan-kawan maupun lingkungan sekolah membuat anak-anak terjebak pada kebiasaan baru yang bersifat negatif seperti main game online secara berlebihan atau kian tergerusnya kecerdasan emosional mereka. Situasi ini harus diakui telah memunculkan darurat pendidikan bagi bangsa kita,” katanya.
Huda mengakui, jika PJJ telah memberikan dampak positif berupa lompatan stake holder pendidikan Indonesia untuk akrab dengan teknologi informasi. Namun demikian, situasi secara umum belum memungkinkan jika lompatan tersebut menjadi legitimasi untuk membawa ekosistem pendidikan di Tanah Air untuk sepenuhnya berbasis teknologi informasi.
“Kendala di lapangan akan begitu kompleks jika konsep pendidikan kita full berbasis teknologi informasi. Masih banyak PR jika sepenuhnya mengarah ke sana. Mulai dari belum meratanya akses internet, minimnya literasi digital, hingga ketiadaan gawai dari peserta didik,” katanya.
Politikus PKB ini mengusulkan agar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mematangkan konsep hybrid learning sebagai langkah awal pembukaan sekolah. Dengan konsep ini siswa akan bisa merasakan pembelajaran tatap muka sekaligus bisa tetap daring.
“Dengan konsep ini siswa ke sekolah sekaligus tetap belajar online. Jadi teknisnya ada bisa sepekan shift online sepekan bisa tatap muka. Atau tiga hari online dua hari tatap muka. Dengan konsep ini kita juga masih menjaga potensi terjadinya kluster sekolah karena saat ini masih musim pandemi,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
