Wednesday, 15 Safar 1443 / 22 September 2021

Wednesday, 15 Safar 1443 / 22 September 2021

Wapres Harap Tidak Ada Daerah Level PPKM Kembali Naik

Kamis 22 Jul 2021 18:41 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bayu Hermawan

Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres) K.H. Maruf Amin

Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres) K.H. Maruf Amin

Foto: BKKBN
Wapres berharap setiap daerah yang menerapkan PPKM semakin turun 'level'nya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap tidak ada kenaikan level penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di tiap daerah. Wapres justru berharap semakin hari level di setiap daerah yang menerapkan PPKM semakin menurun.

"Kalau nanti sudah diketahui (levelnya), saya minta jangan ada level yang sudah turun (menjadi) naik, tapi justru yang di level 4 (misalnya) yang harus turun sedikit demi sedikit menjadi 3, turun (lagi) 2," kata Wapres dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (22/7).

Baca Juga

Pernyataan Wapres tersebut disampaikan saat memberi arahan kepada Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Timur secara virtual pada Rabu (21/7) kemarin. Saat ini, Pemerintah menggunakan pelevelan dalam penerapan PPKM di tiap daerah berdasarkan asesmen situasi pandemi yakni level 1, 2, 3, atau 4.

Untuk itu, Wapres mengingatkan agar wilayah yang telah mencapai level rendah penularan Covid-19 tidak naik kembali. "Nah, ini saya kira jangan sampai justru sebaliknya, yang sudah di level 3 malah naik ke 4 misalnya," ujar Wapres.

Dalam kesempatan itu, Wapres juga secara khusus berpesan kepada Satgas Penanganan Covid-19 Jatim melakukan upaya tambahan untuk menurunkan mobilitas kegiatan masyarakat di wilayah Jawa Timur. Ini karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali, tidak berdampak pada penurunan mobilitas secara signifikan di Jawa Timur.

"Penurunannya juga belum sejauh Provinsi DKI, sehingga untuk Provinsi Jawa Timur diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik lagi," ucap Wapres.

Wapres menilai upaya tambahan untuk mengantisipasi pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa Timur yang menemui kendala. Hal ini juga tercermin dari data Community Mobility Report hingga tanggal 16 Juli 2021 di Provinsi Jawa Timur yang menyebut penurunan mobilitas di pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi belum seluruhnya diterapkan di Jawa Timur.

"Atau belum sejauh di Provinsi DKI Jakarta, masih di bawah DI Yogyakarta dan Bali. Ini menurut data dari Community Mobility Google," ujarnya.

Apalagi dua minggu pelaksanaan PPKM, angka positivity rate kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Timur masih cukup tinggi yakni 39,24 persen, jauh di atas standar the World Health Organization (WHO) yakni 5 persen. Karenanya, Wapres meminta Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur untuk terus meningkatkan upaya penanganan wabah Covid-19 di wilayahnya.

"Saya berharap terutama soal koordinasi, konsolidasi data, jangan sampai misalnya gubernur tidak tahu ada berapa vaksin yang masuk," kata Wapres.

Lebih lanjut, Wapres juga meminta koordinasi mengenai berbagai masalah seperti ketersediaan Bed Occupancy Rate (BOR), oksigen, dan lain-lain di semua wilayah agar terus ditingkatkan, sehingga apabila dibutuhkan dapat dilakukan antisipasi secara cepat.

"Kemudian juga langsung kalau ada masalah bisa berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan, dengan Satgas, dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," katanya.

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA