REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menuturkan, Provinsi Bali akan menjadi pilot project dalam melakukan wisata berbasis vaksin. Hal ini sebagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Bali yang terus mengalami kontraksi mendalam akibat pandemi Covid-19.
Tercatat pada kuartal keempat di tahun 2020, Bali minus 12,21 persen. Sementara pada kuartal kedua tahun 2021, kemungkinan Bali minus 6 – 8 persen.
“Jadi, kita sudah diskusikan dengan melibatkan Menteri Kesehatan dan dalam diskusi tersebut kami ditugaskan di rapat internal bersama Presiden untuk menyiapkan program wisata vaksinasi ini. Karena kita sudah melihat berseliweran tawaran-tawaran wisata berbasis vaksin dari beberapa negara lainnya dengan sangat menarik,” kata Menparekraf.
Menurutnya, hal itu akan menjadi pusat perhatian dari para wisatawan. Pemerintah ingin mendorong lebih banyak vaksinasi bisa terdistribusi secara massif. Oleh karena itu, dihadirkan program wisata berbasis vaksin.
"Dan Bali terpilih, karena saat ini Bali sangat membutuhkan wisatawan, karena kontraksi ekonomi yang sangat mendalam, tapi tidak menutup kemungkinan destinasi-destinasi lainnya juga akan diberlakukan program tersebut,” lanjutnya.
Nantinya, pemberian vaksin dalam paket ini diprioritaskan untuk wisatawan nusantara. Sedangkan, vaksin untuk wisatawan mancanegara akan bekerja sama dengan asosiasi yang dikemas dalam bingkai vaksin mandiri sehingga tidak akan mengambil porsi vaksin gratis untuk warga Indonesia. Namun hal tersebut terus difinalisasi yang nantinya akan diluncurkan bersama Gubernur Provinsi Bali.
Di samping itu, berkenaan dengan pembukaan pariwisata Bali juga masih dalam tahap finalisasi. Tentunya penyiapan tersebut tergantung pada situasi pandemi Covid-19 di dalam maupun di luar negeri. Menparekraf menyebutkan, jika nantinya kondisi tidak memungkinkan, maka akan ditinjau kembali.
“Persiapan corridornya sudah berada di level 90 persen. Sedangkan, untuk penyiapan charter flight sebagai uji coba juga sudah memperlihatkan kemajuan yang signifikan, namun pencet tombolnya ini tergantung dari situasi Covid terkini. Jadi, kita memutuskan bahwa jika situasinya melandai baru kita akan finalkan dan jika belum melandai tentunya kita akan sesuaikan,” ujarnya.
Selanjutnya, terkait dengan pembukaan pariwisata di Batam dan Bintan dalam lingkup travel corridor arrangement, rencana pembukaan ini tentunya dilakukan dengan monev, yaitu monitoring dan evaluasi setiap minggu. Selain itu, Kemenparekraf juga melakukan koordinasi dan visitasi untuk melihat secara langsung kesiapan Batam dan Bintan, serta kebijakan Singapura sebagai negara yang menjadi target pasar. Karena faktor kesiapan bukan hanya dari pihak Indonesia (Batam dan Bintan), tapi juga kesiapan dari pihak Singapura.
Syarat utama yang menjadi pra-kondisi adalah situasi pandemi di daerah harus terkendali mengacu pada standar WHO. Untuk saat ini, kawasan pariwisata Lagoi lebih fleksible untuk menjadi skala prioritas karena situasi pandemi yang terkendali dan memiliki grand design management visitor yang baik dan sedang di jajaki proof of concept dengan Singapura.
Sementara untuk kawasan pariwisata Nongsa di Batam, Kemenparekraf sedang menunggu situasi pandemi lebih terkendali. Untuk Batam dan Bintan, Kemenparekraf hanya menargetkan negara Singapura sebagai target pasarnya, sementara dengan Malaysia belum ditindaklanjuti. Dan saat ini Kementerian Luar Negeri sedang menyusun draf travel corridor arrangement dalan skala prioritas kawasan pariwisata Lagoi-Bintan untuk dibahas dengan pihak Singapura.
“Tentunya ini harus menyesuaikan dari segi keadaan pandemi yang terkendali. Dan kami berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri untuk memfinalisasi. Kita harus mampu menebar harapan dan semangat, agar sektor parekraf di Kepulauan Riau khususnya di Batam-Bintan ini mampu untuk bertahan dengan beberapa kebijakan pemerintah yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu,” jelas Sandiaga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
