REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bangga dengan produksi padi masa panen raya awal 2021. Jokowi juga senang harga gabah petani yang tak lagi anjlok karena gerakan serap gabah petani. Tercatat, produktivitas rata-rata padi mencapai 7 hingga 8 ton per hektar.
"Saya sangat senang sekali terutama harga gabah sudah bagus karena waktu itu saya dengar harganya jatuh, sedih juga kita karena alasanya mau impor. Yang mau impor siapa? Tapi memang ada rencana dari salah satu kementerian untuk antisipasi karena pandemi Covid-19 dan berbagai bencana, tapi situasi panen padi dalam negeri aman sehingga tidak diperlukan impor," kata Presiden saat meninjau lokasi panen raya padi di Desa Wanasari, Indramayu, Jawa Barat, dikutip dari Siaran Pers Kementan, Rabu (21/4).
Jokowi mendapat langsung informasi dari petani bahwa harga gabah saat ini sudah bagus yakni minimal Rp 4.200 perkilogram, dimana harga sebelumnya jatuh yakni hanya Rp 3.400 sampai Rp 3.500 per kilogram. Produktivitas rata-rata padi petani Indramayu tinggi sebesar 7 sampai 8 ton per hektar.
"Sekarang beras jadi rebutan seluruh dunia, untung kita Indonesia tidak impor tahun ini bahkan tahun depan, stok beras di Bulog cukup. Untuk itu, irigasi terus kita bangun dan perbaiki sekaligus bisa mengatur air masuk dan stopnya kapan sehingga ketika panen airnya tidak melimpah," katanya.
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin (Mentan SYL) menegaskan komitmennya bersama mitra yakni Bulog, PT Pertani dan Komando Strategi Penggilingan (Kostraling) untuk menyerap semua gabah petani sesuai HPP yakni Rp 4.200 perkilogram.
Syahrul juga menyatakan akan menindak dengan keras jika ada pihak yang tak mau menyerap gabah petani karena alasan kadar air. "Sesuai arahan Presiden Jokowi kita akan serap gabah petani disini tanpa terkecuali melihat kadar air. Ada keluhan kadar air jangan sampai ini hanya alasan. Kalau ada yang seperti ini kita tindak," katanya.
Selain serap gabah, SYL pun berkomitmen untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi dan menindak tegas oknum-oknum yang mempermainkan pupuk bersubsidi. Penyaluran pupuk bersubsidi harus tepat waktu dan sesuai tata kelola yang dikendalikan oleh sistem.
"Bupati dan Pak Kadis kalau ada yang bermain-main dengan pupuk langsung lakukan tindakan. Tidak boleh menjual pupuk itu di atas HET," katanya.
Lebih lanjut SYL menuturkan pihaknya terus memprioritas penanganan panen yang baik sehingga produksi padi yang dicapai optimal atau tidak mengalami loss (kehilangan) yang besar.
Untuk itu, terkait luasan panen padi yang over tapi terkendala tenaga kerja, segera disalurkan bantuan mesin panen padi sehingga tidak terjadi penundaan panen dan gabah yang dihasilkan bernilai jual tinggi.
"Di sini panennya terlalu over tapi kadang-kadang tenaga kerjanya kurang akhirnya panen tertunda berkendala. Karena itu kami siapkan combine harvester yang bagus. Kita juga salurkan bantuan pompa dan traktor. Minimal jumat minggu depan sudah sampai di sini," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
