REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Prof Henri Subiakto mengatakan, ruang digital yang bebas di suatu negara kerap menjadi jalan masuk paham radikalisme dan terorisme. Henri menyebut radikalisme dan terorisme itu tumbuh subur di negara yang memberikan kebebasan, salah satunya negara demokrasi.
"Radikalisme itu biasanya memanfaatkan ruang ruang kebebasan untuk sebarkan, karena internetnya bebas, karena media sosialnya bebas, maka mereka bisa memanfaatkan itu untuk menyebarkan ideologi dengan memanfaatkan ruang ruang kebebasan, itu terjadi di Eropa, Amerika dan juga Indonesia," kata Henri dalam webinar sosialisasi pemanfaatan TIK bertajuk 'Bijak Bermedia Sosial', Kamis (15/4).
Dia mengatakan, paham radikalisme juga kerap berlindung pada isu demokrasi dan hak asasi manusia. Ini terjadi jika ada otoritas negara yang ingin menekan kelompok radikal di wilayah tersebut.
"Selalu mereka mengatakan tidak demokratis, ini HAM dilanggar dan sebagainya, maka memang muncul di negara yang bebas kalau di negara otoriter, mereka belum belum (beraksi sudah) dilibas, di China, Korea Utara sulit," katanya.
Henri melanjutkan, apalagi di era saat ini serangan hoaks maupun disinformasi semakin masif di media sosial, salah satunya ideologi transnasional. Menurutnya, ideologi yang ingin membangkitkan khilafah, mengganti sistem NKRI adalah ideologi yang datang dari negara lain, bukan diciptakan dari para tokoh termasuk tokoh agama di Indonesia.
Ia mengungkap data riset flashpoint pada 2018, ada 400 ribu laman yang terkait propaganda ISIS, ada 46 ribu akun Twitter dengan lima bahasa untuk mensosisliasilan pikiran ideologi ISIS, dan ada 10 ribu akun Facebook yang memiliki banyak pengikut simpatisan ISIS.
"Itulah kenapa kita harus hati-hati, karena media sosial bukan hanya sekadar tempat berekspresi, karena banyak konten memunculkan persoalan," katanya.
Karena itu, ia mengingatkan masyarakat untuk bijak memanfaatkan ruang digital dan media sosial. Henri juga meminta masyarakat berhati-hati menerima informasi di ruang digital.
Ia meminta masyarakat tidak ragu melaporkan jika menemukan informasi berbahaya atau negatif dalam media sosial ke Kemkominfo atau petugas. "Kalau ada berita bohong, ada pornografi, ujaran kebencian, perjudian, narkoba, penipuan, radikalisme atau juga serangan malware, ke aduan konten, atau capture dulu lalu taruh di aduan konten, atau bisa di email, bisa di whatsapp di 08119224545 atau ada juga kalangan aktivis antihoaks salah satunya Mafindo," kata Henri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
