REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar polemik terkait impor beras segera dihentikan. Sebab, polemik ini justru dapat membuat harga jual gabah di tingkat petani menjadi anjlok.
"Saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok," kata Jokowi dalam pernyataan persnya, Jumat (26/3).
Jokowi pun memastikan pemerintah tak melakukan impor beras hingga Juni 2021 nanti. Menurutnya, sudah hampir tiga tahun ini Indonesia tidak lagi mengimpor beras.
Karena itu, ia juga memastikan Bulog akan menyerap beras dari para petani. Jokowi juga akan meminta Menteri Keuangan agar membantu terkait penganggarannya.
"Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan," ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi juga menyampaikan, Indonesia memang melakukan kerjasama MoU dengan Thailand dan Vietnam terkait pengadaan beras. Namun, kerjasama tersebut hanya dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di situasi pandemi saat ini.
"Saya tegaskan memang ada MoU dengan Thailand dan Vietnam, itu hanya untuk berjaga-jaga. Mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian," kata Jokowi.
Seperti diketahui, polemik rencana impor beras ini tengah ramai diperbincangkan. Rencana pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras melalui impor beras justru menimbulkan pro kontra dari berbagai kalangan.
Pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini. Dari jumlah itu, sebanyak 500 ribu ton dialokasikan untuk cadangan beras pemerintah (CBP), sementara 500 ribu ton sisanya dikhususkan untuk beras komersial Bulog.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso sebelumnya menegaskan, Bulog belum tentu akan melaksanakan penugasan pemerintah terkait rencana impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini. Alasannya, Bulog tetap akan memprioritaskan produksi dalam negeri dan kemampuan perusahaan dalam menyimpan beras.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
