REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Ari Fahrial Syam memberi masukan soal target vaksinasi masyarakat umum yang ditetapkan pemerintah. Ari memandang terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki agar target itu bisa direalisasi.
Ari mengingatkan pemerintah untuk menjamin ketersediaan vaksin. Persaingan perolehan vaksin dengan negara lain perlu dicarikan solusinya agar Indonesia mendapat jumlah vaksin sesuai kebutuhan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan terbaru nomor HK.01.07/Menkes/12758/2020 yang ditandatangani 28 Desember 2020 menetapkan 7 jenis vaksin yang akan digunakan di Indonesia antara lain vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma, Astra Zeneca, Sinopharm, Moderma, Novavax Inc, Pfizer Inc-BioNTech dan Sinovac. Sampai saat ini vaksin yang sudah ada di Indonesia hanya Sinovac.
"Target ini bisa terwujud atau tidak, tergantung dari jumlah vaksin yang ada," kata dokter Ari kepada Republika.co.id Kamis (28/1).
Ari juga menyoroti masalah registrasi para calon penerima vaksin dari kelompok tenaga kesehatan (nakes). Mereka mengalami kendala registrasi hingga memperlambat proses penyuntikan vaksin.
"Sampai saat ini masalah registrasi juga belum optimal. Jadi target ini bisa terwujud kalau sistem yang ada pada tahap pertama ini diperbaiki," ujar dia.
Baca juga : Virus Nipah Muncul di China, Berpotensi Jadi Pandemi Besar?
Ari menekankan pendataan nakes penting, mengingat banyak tenaga kesehatan termasuk mereka yang menjadi sukarelawan di berbagai macam pelayanan kesehatan. Kendala lainnya pendistribusian vaksin untuk nakes yang bekerja di pedalaman.
"Tidak mudah bagi nakes diminta turun gunung datang ke kota/kabupaten untuk mendapat vaksin, mengingat situasi penyebaran infeksi yang masih tinggi di tengah masyarakat. Tetapi sebenarnya, selama ini distribusi vaksin untuk imunisasi wajib bisa berjalan. Jadi sebaiknya jalur ini yang dapat dimanfaatkan untuk distribusi vaksin Covid-19," ucap Ari.
Di sisi lain, dokter Ari mengakui biaya distribusi vaksin memang cukup besar, apalagi dalam memastikan rantai dinginnya sebelum disuntikan ke penerima vaksin. Selanjutnya, sosialisasi vaksinasi juga wajib digencarkan karena masih adanya keraguan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi.
"Belum lagi gerakan antivaksin yang terus mengganggu pemikiran masyarakat sehingga ragu-ragu dalam penerimaan untuk mengikuti program vaksinasi," tutur Ari.
Diketahui, vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat umum ditargetkan bisa dimulai pertengahan Februari 2021. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, vaksinasi untuk masyarakat umum ini nanti akan dilakukan paralel dengan vaksinasi untuk tenaga pelayanan publik serta personel TNI-Polri.
Baca juga : Mutasi Lima Jabatan Bintang Tiga di TNI AD, Ini Daftarnya
Presiden pun menargetkan vaksinasi bisa dilakukan sebanyak 1 juta dosis sehari untuk mengejar program vaksinasi Covid-19 bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
