Rabu 20 Jan 2021 00:09 WIB

Ini Kunci Ketersediaan Pangan Berkelanjutan Usai Pandemi

Diskusi ini bisa menghasilkan masukan dan manfaat bagi industri pangan berkelanjutan.

Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) menggelar diskusi Green Lifestyle atau Gaya Hidup Hijau untuk Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Selasa (19/1).
Foto: Istimewa
Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) menggelar diskusi Green Lifestyle atau Gaya Hidup Hijau untuk Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Selasa (19/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menurut Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), hasil panen di beberapa daerah dapat berkurang setengahnya pada tahun 2050 dalam skenario business as usual. Artinya jumlah makanan yang tersedia akan bekurang drastis dibandingkan sekarang, dan tentunya jumlah angka kelaparanpun akan meningkat tajam. Oleh karena itu, Green Lifestyle atau Gaya Hidup Hijau, adalah kunci untuk menjaga ketersediaan pangan di masa depan.

Permasalahan pangan ini kemudian semakin berat dengan hadirnya pandemi Covid-19. Layanan makanan dan perhotelan telah menghadapi tantangan dengan menurunnya permintaan makanan dan perubahan perilaku konsumen.

Penerapan protokol kesehatanpun menimbulkan anggaran tambahan untuk biaya produksi. Dalam beberapa kasus, produsen akan memilih sumber daya yang lebih murah untuk produksi, yang kemungkinan besar tidak berkelanjutan.

Sistem pangan berkelanjutan adalah sistem pangan yang memberikan ketahanan pangan dan gizi bagi semua tanpa mengganggu ketahanan pangan dan gizi bagi generasi mendatang. Dalam SDG (Sustainable Development Goals), sistem pangan berkelanjutan ditekankan untuk mencapai zero hunger (SDG 2) dengan praktek konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, mulai dari bahan baku hingga produk akhir (SDG 12).

 

Menyadari permasalahan di atas, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) telah mengembangkan platform untuk mempromosikan GreenLifestyle atau Gaya Hidup Hijau untuk Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, khususnya melalui enam sektor bisnis yaitu Food, Pulp & Paper, Fashion/Beauty, Building/Infrastruktur, Plastik & Kemasan, dan Karet. Diskusipun dilakukan untuk memfasilitasi proses koordinasi yang inklusif di antara berbagai pelaku.

“Penting bagi seluruh pihak untuk aktif berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan sistem pangan, baik dari sisi bisnis, pemerintah, dan juga publik pada umumnya,” kata Laksmi Prasvita selaku Executive Committee of IBCSD dalam rilisnya, Selasa (19/1).

Dalam diskusi ini dibahas panduan-panduan untuk memperkuat keberlanjutan sektor pangan, mulai dari sisi produksi terkait pengadaan bahan baku, hingga konsumsi yang bertanggung jawab. Hadir menjelaskan panduan tersebut, Nia Sarinastiti, Accenture Development Partnerships Lead in Indonesia.

Tidak hanya itu, ada pula penjelasan program ketahanan pangan yang didorong United Nations Environment Programme (UNEP) bertajuk The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Agriculture and Food (TEEBAgriFood). Program ini merupakan sebuah inisiatif di lebih dari 10 negara untuk kolaborasi demi ketahanan pangan, sebagaimana dijelaskan oleh Martine van Weelden, TEEBAgriFood Project Manager Capitals Coalition.

Diskusi ini bisa menghasilkan masukan dan manfaat bagi industri pangan ke depan yang lebih berkelanjutan. Puluhan perwakilan perusahaan dan institusi yang hadir juga rencananya akan bergabung dalam aksi kolaboratif Green Lifestyle ini, dan mengimplementasikan poin-poin yang terdapat dalam panduan-panduan yang dipaparkan.

Sejalan dengan inisiatif sektor bisnis, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga giat mempromosikan SDG kepada seluruh sektor. Melalui Pusat Standardisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah membentuk Community of Practices SCP atau Komunitas Pelaku Praktek Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan. Tujuannya, agar praktek-praktek baik ini dapat diketahui dan direplikasi.

“2020 kami mencanangkan strategi memperbanyak Community of Practices. Sehingga sangat penting untuk memperlihatkan ke banyak pihak bahwa ini lah aksi yang bisa dilakukan. Di 2021 kami juga siapkan rencana implementasi di tingkat  kota kabupaten hingga tingkat desa dan kelurahan,” ujar Noer Adi Wardojo selaku Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK.

Selain KLHK, inisiatif sektor bisnis ini juga didukung sepenuhnya oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (disingkat Kementerian PPN/Bappenas).

“Kami mendukung penuh kegiatan ini dan menantikan hasilnya dan tentunya siap untuk berkolaborasi," kata Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas, Anang Noegroho Setyo Moeljono.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement