Thursday, 10 Ramadhan 1442 / 22 April 2021

Thursday, 10 Ramadhan 1442 / 22 April 2021

Cegah Penyelewengan, Pemerintah Diminta Pantau Ketat Bansos

Jumat 08 Jan 2021 09:57 WIB

Rep: Rizky Surya/ Red: Hiru Muhammad

Petugas memeriksa data diri warga saat penyaluran bantuan sosial (bansos) Provinsi Jawa Barat Tahap ke-IV di Kantor Pos Bandung, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung.

Petugas memeriksa data diri warga saat penyaluran bantuan sosial (bansos) Provinsi Jawa Barat Tahap ke-IV di Kantor Pos Bandung, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung.

Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
pelaksanaan program BLT dapat tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan di lapangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) mengapresiasi Program Pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19. ASPEK berharap pemerintah memperhatikan penyalurannya agar tak terjadi penyelewengan.

ASPEK berharap pelaksanaan program BLT dapat tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan di lapangan. Program BLT tahun 2021 yang terdiri dari 3 program, yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), 

"Jangan sampai ada lagi pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan program ini untuk memperkaya diri sendiri, di saat masyarakat sedang hidup susah. Mekanisme penyaluran dan pengawasannya perlu menjadi perhatian Pemerintah," kata Presiden ASPEK Mirah Sumirat dalam keterangan resmi yang diterima Republika (8/1). 

ASPEK berharap bansos ini benar-benar bisa sampai ke masyarakat miskin maupun yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi Covid-19. ASPEK memantau kemungkinan penyelewengan antara lain dapat terjadi sejak awal pendataan calon penerima manfaat, di tingkat RT/RW dan tidak sinkronnya data tersebut dengan data calon penerima terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

"Salah satu persyaratan calon penerima adalah mereka yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi Covid-19. Berapa sesungguhnya data pekerja yang kehilangan pekerjaan?. Pemerintah perlu melibatkan serikat pekerja untuk bisa ikut menyampaikan data anggotanya yang terkena PHK," ujar Mirah.

ASPEK juga menyoroti salah satu persyaratan bansos, yaitu jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP),  maka tetap bisa mendapatkan bansos tanpa harus membuat KTP terlebih dulu. Hanya saja penerima mesti berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.

"Di satu sisi Pemerintah ingin memudahkan masyarakat untuk bisa mendapatkan BST, namun di sisi yang lain potensi penggelembungan data penerima manfaat juga dapat terjadi tanpa kontrol," ucap Mirah.

Berdasarkan informasi, untuk program BST tahun 2021, berbeda dengan program Bansos tahun 2020 yang lalu. Dimana bansos tahun 2021 ini akan diberikan berupa uang tunai yang akan ditransfer ke rekening penerima program bansos, sejumlah Rp 300 ribu yang akan diberikan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Bantuan itu akan diberikan mulai Januari hingga April 2021.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA