REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan proses vaksinasi akan sulit dilakukan jika terjadi tren peningkatan kasus konfirmasi virus corona. Karena itu, perlu diambil langkah untuk menekannya.
"Pada saat kita mau melalukan vaksinasi tapi penularannya tinggi maka akan sulit untuk vaksinasinya bisa berjalan lancar, maka tentunya penularannya harus ditekan," kata Wiku dalam diskusi Satgas Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (7/1).
Penularan Covid-19, kata Wiku, memiliki implikasi besar dengan adanya strain atau varian baru dari Covid-19 yang muncul karena tingkat infeksi tinggi dengan virus yang menyesuaikan diri untuk bertahan hidup. Penyesuaian yang dilakukan virus terjadi karena masih terjadi penularan, dengan pemutusan rantai penularan tidak akan memberikan kesempatan kepada virus SARS-CoV-2 untuk membentuk strain baru.
Salah satu langkah untuk menekan naiknya penularan itu adalah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di daerah Jawa dan Bali, yang rencananya berlangsung pada 11-25 Januari 2021. Selain itu, pembatasan itu akan menjadi momen yang sangat tepat untuk kembali menerapkan protokol kesehatan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker (3M) yang ketat.
"Dengan menekan penularan, dengan 3M ketat, dengan pembatasan seperti ini, akhirnya semua kondisinya jadi terkendali, sehingga vaksinasi bisa berjalan dengan baik," tegas pakar kebijakan kesehatan dan akademisi Universitas Indonesia (UI) itu.
Sebelumnya, pemerintah berencana memulai proses vaksinasi Covid-19 gelombang pertama pada Januari-April 2021, dengan gelombang pertama akan menyasar tenaga kesehatan, petugas layanan publik dan kelompok lanjut usia. Gelombang kedua yang menyasar kelompok rentan dan masyarakat umum sendiri dijadwalkan akan dilakukan pada April 2021-Maret 2022.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
