REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri BUMN, Erick Thohir memastikan distribusi vaksin tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah melalui BUMN. Ia merasa perlu menggaet rumah sakit swasta untuk bisa mendistribusikan vaksin ini agar bisa cepat tersampaikan ke masyarakat.
Erick memerinci, ada dua jenis vaksin yang akan dikeluarkan pemerintah. Keduanya adalah vaksin yang subsidi pemerintah dan vaksin mandiri. Namun, untuk vaksin mandiri saja, Erick menjelaskan pemerintah hanya mampu mendistribusikan vaksin sebanyak 2,3 juta vaksin per bulan.
"Makanya kami perlu mengajak swasta agar distribusi vaksin ini bisa berjalan cepat. Sebab, kalau hanya mengandalkan rumah sakit BUMN maka kami hanya sanggup distribusi 2,3 juta vaksin saja," ujar Erick di DPR, Senin (30/11).
Padahal, jika pihak swasta ikut serta Erick mengatakan distribusi vaksin bisa mencapai 11 juta dari pihak swasta. Ia mengatakan, maka dengan total 13,3 juta vaksin yang bisa didistrubusikan masyarakat lebih cepat akses vaksin ini.
"Ini mau enggak mau disinergikan. Enggak bisa juga vaksinasi BUMN saja. Ruginya masyarakat. Kalau bisa foodprint bisa 2,5 jt, mau sampai kapan. Kalau bisa 13 juta, maka ini bisa delapan hingga sembilan bulan," ujar Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
