REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Juliari P Batubara membuka kuota tambahan untuk penerima Bantuan Sosial (bansos). Tunai (BST) sebanyak 20 ribuan KPM. Kuota baru BST diprioritaskan untuk daerah yang penyerapan bantuannya dinilai cepat.
"Kami memutuskan untuk membuka kuota baru BST sebanyak 20.000-an KPM. Saya minta pemerintah daerah kabupaten/kota untuk bergerak cepat mengajukan datanya," kata Mensos Juliari dalam keterangan pers Kemensos kepada waratwan, Selasa (24/11).
Pembukaan atau penambahan kuota baru BST ini dilakukan dengan pertimbangan karena masih ada masyarakat terdampak pandemi yang belum tersentuh bantuan. Kemudian juga karena anggarannya masih tersedia.
"Dalam kesempatan bertemu dengan kepala daerah, mereka mengajukan tambahan permintaan bantuan kepada Kemensos. Ada warga masyarakat mereka yang masih belum tersentuh bantuan," kata Mensos.
Memang tercatat ada beberapa kepala daerah yang mengajukan penambahan kuota bansos, termasuk BST kepada Mensos. Dalam kesempatan bertemu dengan Mensos Juliari, dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah pekan lalu, Bupati Pemalang Bupati Pemalang menyampaikan aspirasinya menambah kuota penerima BST di wilayahnya.
Hal senada disampaikan Bupati Simalungun dalam kesempatan bertemu dengan Mensos Juliari saat melakukan kunjungan kerja. Terhadap permintaan dari berbagai daerah tersebut, Mensos Juliari menyatakan pada prinsipnya Kemensos siap dukung permintaan tersebut.
Pemintaan penambahan kuota baru ini akan diprioritaskan kepada daerah yang memang terbukti tinggi dalam merealisasikan bantuannya. Hal di antaranya terjadi di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Simalungun.
"Karena negara memang harus hadir di tengah masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan akibat pandemi. Kami tunggu data penerima BST dari daerah. Saya harap mereka bisa merespon secepatnya," katanya.
Menurut dia, tugas menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi tidak selamanya mudah. Di antaranya karena dari kuota penerima bansos yang diajukan pemerintah daerah kepada Kemensos, tidak seluruh daerah sama kecepatannya dalam menyerap bantuan yang dialokasikan. Dalam kunjungan Mensos pekan lalu, Kabupaten Pemalang memasuki penyaluran BST tahap ke-9.
"Kabupaten Pemalang termasuk yang cepat,mencapai 99 persen sampai pertengahan November. Sangat tidak salah kalau Pemalang kita tambah bantuannya. Ini semua tergantung dari keaktifan kepala daerah dalam berkomunikasi dengan Kemensos Saya kira ini patut diapresiasi, "Mensos menambahkan.
Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama menyatakan, kebijakan ini diambil untuk memperluas jangkauan BST untuk masyarakat yang selama ini belum menerima bantuan. "Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar negara hadir di tengah-tengah masyarakat yang terdampak pandemi," katanya.
Di Kabupaten Pemalang tercatat sebanyak 38.952 KPM BST tersebar pada 14 kecamatan dengan nilai Rp 11.685.600.000 per bulan. Di Kabupaten Pemalang terdapat 171.684 KPM Program Sembako/BPNT yang tersebar pada 14 kecamatan dengan nulis bantuan Rp 34.336.800.000 per bulan.
Pelaksanaan BST disalurkan oleh PT. Pos Indonesia dan Himbara, Bantuan Pangan Non Tunai Program Sembako oleh Himbara. Mensos menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direksi PT Pos, Bank-bank Himbara, pemerintah daerah, para pendamping, dan semua pihak yang membantu kelancaran pelaksanaan program.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
