REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengusulkan agar pemberian vaksin covid-19 tidak hanya diprioritaskan untuk tenaga medis dan polisi serta tentara, tetapi wartawan juga perlu diprioritaskan dalam pemberian vaksin tersebut. Ia menilai wartawan juga merupakan garda terdepan dalam penanganan dan penanggulangan covid-19.
"Karena wartawan itu bekerja tanpa batas waktu, tanpa batas pandemi, di tengah pandemi pun mereka disuruh mencari sumber berita dan itu penuh resiko," kata Muzani, Sabtu (7/11).
Ia mengatakan jaminan keselamatan terhadap para wartawan diperlukan. Sebab menurutnya selama ini ada perusahaan yang memberikan jaminan keselamatan, namun ada juga perusahaan yang tidak memberikan jaminan keselamatan.
Selain itu, negara juga harus menjamin keamanan dari vaksin tersebut sebelum diterima oleh masyarakat. Pengalaman yang terjadi di Korea Selatan dan Brazil harus menjadi pelajaran bagi pemerintah.
"Vaksin tidak boleh menimbulkan problem baru," ujarnya.
Sekjen Partai Gerindra itu berharap agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai garda terdepan dari vaksin covid-19 tersebut memberi jaminan keamanan bagi para pengguna vaksin. Termasuk kehalalannya yang juga akan disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Kemampuan negara terbatas, karena itu biaya yang dikeluarkan harus efektif bagi pemulihan ekonomi," ucapnya.
Muzani meminta agar Kementerian Kesehatan, BPOM, Biofarma dan para pemangku kepentingan lainnya, duduk bersama mencari jalan keluar terkait kebutuhan vaksin tersebut. DIrinya juga berpesan agar kebijakan yang dibuat tidak saling menyandera atas berbagai kewenangan yang dimiliki.
"Sehingga problem ini bisa terbuka dan rakyat bisa tahu vaksin itu untuk apa manfaatnya," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
