REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan peta jalan (road map) vaksinasi Covid-19 segera terbit. Peta jalan inilah yang nantinya akan dijadikan acuan bagi pemerintah dalam pengadaan vaksin, distribusinya, hingga implementasinya kepada masyarakat luas.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, peta jalan juga akan mencakup kandidat vaksin apa saja yang akan didatangkan ke Indonesia dan penentuan kelompok prioritas yang lebih dulu mendapat suntikan vaksin. "Jadi sudah ada dan road map sudah dalam tahap finalisasi mencakup kandidat vaksin dan penyusunan tahapan prioritas penerima vaksin, dengan berbagai pertimbangan seperti ketersediaan vaksin, penduduk, wilayah berisiko, tahapan pemakaian, dan indeks pemakaian," ujar Wiku dalam keterangan pers di kantor presiden, Selasa (3/11).
Selain itu, peta jalan juga akan mengatur perkiraan skema platform vaksin, klaster kelompok yang menjadi target vaksinasi, estimasi kebutuhan dosis vaksin, hingga rencana pemberian vaksin secara masif kepada masyarakat. Demi mencapai efektivitas vaksinasi, Wiku menyebutkan bahwa peta jalan disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan rantai dingin atau cold chain serta kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang akan terlibat sepanjang proses pengadaan hingga pemberian vaksin, seperti tenaga kesehatan.
"Jejaring layanan untuk menjamin alur distribusi juga telah disusun dengan melibatkan lintas sektor," kata Wiku.
Pemerintah, ujar Wiku, memastikan keamanan vaksin dan kecukupan pasokan bagi masyarakat. Nantinya, mekanisme penyuntikan vaksin kepada masyarakat luas akan melibatkan berbagai pihak termasuk kementerian/lembaga serta pemda.
Namun di luar penantian vaksin Covid-19 yang memang ditunggu-tunggu, Wiku meminta masyarakat tetap patuh menjalankan protokol kesehatan 3M, yakni mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bahkan ketika vaksin Covid-19 sudah tersedia pun, ujarnya, protokol kesehatan tetap menjadi senjata utama dalam pencegahan Covid-19.
"Kehadiran vaksin adalah angin segar untuk kita semua, namun hingga vaksin siap, bahkan meskipun vaksin sudah ada dan siap, kita pastikan bahwa masyarakat dan pemerintah harus sellau patuhi protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan primer," katanya.
Sebelumnya dalam rapat terbatas di istana akhir Oktober lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pemerintah memang ingin bergerak cepat dalam pengadaan vaksin Covid-19. Namun, langkah cepat tersebut perlu diikuti dengan kehati-hatian dan perencanaan yang matang.
Jokowi menekankan bahwa proses pengadaan vaksin tetap harus sesuai dengan koridor ilmiah, baik kaidah keilmuan, data sains, maupun standar kesehatannya. "Meskipun kita ingin dipercepat, tapi sekali lagi hal-hal tadi jangan sampai dilupakan," kata Jokowi.
Presiden menghindari munculnya persepsi di tengah masyarakat bahwa pemerintah terburu-buru mengadakan vaksin tanpa mengikuti tahapan ilmiahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
