REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di 12.548 desa/kelurahan, dapat selesai pada akhir 2022. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate berharap, akhir 2022 itu juga seluruh pelosok negeri terjangkau layanan internet 4G.
"Penyelesaian pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di 12.548 desa/kelurahan pada akhir 2022 untuk memastikan tersedia layanan internet 4G di seluruh pelosok tanah air," kata Johnny saat membuka Silahturahmi Nasional Badan Publik dan Rapat Koordinasi ke-11 Komisi Informasi (KI) seluruh Indonesia secara virtual, Senin (26/10).
Selain itu, Kominfo juga akan melakukan peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1 pada kuartal ketiga tahun 2023. Peluncuran satelit ini nantinya akan menyediakan tambahan akses internet cepat di 150.000 titik layanan publik.
"Saat ini Indonesia memiliki lebih 500 ribu layanan publik tapi saat ini yang baru tersedia 350 ribu titik," katanya.
Menurutnya, pandemi Covid-19 telah mendorong perubahan tatanan kehidupan masyarakat serta tata laku pemerintahan. Ia mengungkap, hasil temuan Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (MASTEL), adanya peningkatan penggunaan internet fixed broadband sebesar 28 persen di kuartal II tahun ini.
Karena itu, momentum saat ini juga menjadi titik transformasi digital nasional menjadi kian mendesak. Kemkominfo kata, Johnny juga melakukan kebijakan lainnya dalam rangka akselerasi transformasi digital, selain percepatan perluasan infrastruktur teknologi informatika. Yakni adopsi dan eksplorasi pengembangan teknologi baru, seperti pembangunan Pusat Data Nasional, upaya farming dan refarming untuk efisiensi spektrum frekuensi radio dan mempersiapkan pengembangan jaringan 5G, serta Pembangunan Pusat Monitoring Telekomunikasi Nasional untuk memantau kualitas layanan telekomunikasi.
Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia untuk pengoperasian dan pemanfaatan teknologi secara positif, sehat, optimal, dan aman melalui program peningkatan kapasitas talenta digital di tiga level. Kebijakan selanjutnya, berkaitan dengan percepatan penyelesaian legislasi primer nasional yang direalisasikan dengan upaya penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Indonesia General Data Protection Regulation dan instrumen kebijakan pendukung lainnya.
"Serta penguatan kerjasama internasional di berbagai bidang, seperti ekonomi digital dan pertukaran data lintas negara. Pertukaran data dan pergerakan data baik dalam negeri dan lintas negera menjadi isu pentng yang diperbincangkan saat ini, karena data adalah emas masa kini," kata Politikus Partai Nasdem itu.
Fauziah Mursid
Ikuti Whatsapp Channel Republika
