REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meminta masyarakat tak khawatir bila nanti menjalani vaksinasi Covid-19. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan vaksin dipastikan aman secara klinis bila sudah menjalani produksi massal.
Pernyataan Wiku ini bukan tanpa alasan. Proses pembuatan vaksin memang cukup panjang dengan beragam 'filter' keamanan.
Tahap pertama yang dilakukan adalah penelitian dasar. Pada tahap ini, ilmuwan menelusuri mekanisme potensial berdasarkan ilmu sains biomedis. Setelah dilakukan penelitian, bakal vaksin akan dibuat dalam jumlah terbatas untuk bisa memasuki pre klinis dan uji klinis I, II, dan III.
Tahap selanjutnya, vaksin masuk tahap uji pre klinis. Dalam tahap ini dilakukan studi sel di laboratorium yakni studi in vitro dan in vivo. Studi dilakukan baik di laboratorium dan hewan. Fungsinya, untuk mengetahui apakah bakal vaksin ini aman diujikan kepada manusia atau tidak.
Setelah melewati tahap uji pre klinis, maka vaksin akan masuk uji klinis fase I, di mana vaksin akan diberikan ke sekelompok kecil orang untuk melihat respons imun dan kekebalan yang dipicu.
Selanjutnya pada uji klinis fase II, vaksin diberikan kepada ratusan orang sehingga ilmuwan bisa mempelajari lebih lanjut tentang keamanan dan dosis yang tepat. Jumlah sampel yang diujikan minimal 100 sampai 500 sampel.
Memasuki uji klinis fase III, vaksin diberikan kepada ribuan orang, untuk memastikan keamanannya termasuk efek samping yang jarang terjadi serta keefektifannya. Uji coba ini juga melibatkan kelompok kontrol yang diberi placebo.
Kelompok kontrol adalah masyarakat yang disuntik tapi tidak dengan vaksin. Melalui proses uji klinis ini ilmuwan dapat mengetahui apakah vaksin akan menimbulkan efek samping atau tidak.
"Penting untuk diketahui hingga saat ini belum ada negara di dunia yang sudah memproduksi vaksin Covid-19 secara massal. Sampai saat ini Indonesia terus melakukan upaya untuk melakukan pengadaan vaksin ataupun memproduksi vaksin secara mandiri," kata Wiku dalam keterangan pers, Kamis (22/10).
Masyarakat, ujar Wiku, diharapkan ikut mendukung pemerintah secara penuh dan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Mengenai kelompok prioritas yang akan memperoleh vaksin di tahap awal, pemerintah masih mengupayakan pemerataan penerima vaksin nasional untuk menciptakan kekebalan komunitas atau herd imunity.
"Pemerintah terus berkoordinasi dengan pengembang vaksin untuk memastikan bahwa vaksin yang dikembangkan lolos seluruh tahapan uji klinis sebelum nantinya mendapat persetujuan dari Badan POM untuk diproduksi secara massal," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
