REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Staf Presiden Moeldoko mengaku mendapatkan teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait komunikasi publik yang dijalankan pemerintahan selama ini. Dalam pengantar rapat terbatas pada Senin (19/10) kemarin, Presiden Jokowi sempat meminta agar jajarannya membangun komunikasi publik yang baik kepada masyarakat.
Oleh karena itu, Moeldoko pun berjanji pemerintah akan terus melakukan perbaikan komunikasi publik ke depannya. “Kami semuanya ditegur oleh Presiden bahwa komunikasi publik kita sungguh sangat jelek. Untuk itu, ini sebuah masukan dari luar maupun teguran dari Presiden, kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan dengan baik,” ujar Moeldoko kepada wartawan di kantornya, Rabu (21/10).
Dia mengakui, pemerintah terus mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait gaya komunikasi politik yang selama ini dilakukan. Apalagi, komunikasi publik yang masih kurang baik ini terlihat pada kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan Omnibus Law Cipta Kerja.
“Kami selalu membenahi diri, kita selalu ingin memperbaiki diri khusus dalam konteks omnibus law cipta kerja. Memang sebuah masukan dari berbagai pihak dan Presiden juga sangat-sangat tahu,” kata dia.
Moeldoko pun mengakui, di era teknologi saat ini pemerintah terkadang kewalahan menghadapi berbagai macam disinformasi dan hoaks yang beredar melalui berbagai platform media sosial. Kendati demikian, perkembangan teknologi ini tak akan menjadi alasan bagi pemerintah untuk membangun dan melakukan komunikasi publik yang baik.
“Kita memasuki sebuah disruption. Sebuah situasi yang seperti saat ini di mana medsos bertumbuh luar biasa, kadang-kadang melampaui imajinasi kita dan di situlah kita kadang-kadang kewalahan menghadapi bertumbuhnya disinformasi dan hoaks,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang baik dan hati-hati terkait penyediaan vaksin covid 19 dan proses vaksinasi kepada masyarakat. Ia tak ingin, kurangnya komunikasi publik akan menimbulkan salah persepsi di masyarakat seperti halnya UU Cipta Kerja.
“Menyangkut nanti persepsi di masyarakat, kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian kaya di UU Cipta Kerja ini. Jadi saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas antisipasi penyebaran covid 19 saat libur panjang akhir Oktober , Senin (19/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
