REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satgas Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah meliburkan car free day selama libur panjang akhir Oktober mendatang. Liburnya CFD diharapkan bisa mengurangi pergerakan manusia selama 'long weekend' pada 28 Oktober sampai 1 November mendatang.
"Pemda diharapkan meniadakan Car Free Day dan menutup sarana olahraga massal, seperti stadion, pusat kebugaran, dan kolam renang. Lebih baik olahraga sendiri di lingkungan rumah," ujar Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers, Selasa (20/10).
Selain CFD, satgas juga mengingatkan pemda untuk mengantisipasi munculnya kerumunan massa akibat kegiatan sosial, politik, budaya, dan keagamaan selama libur panjang. Wiku menyarankan agar masyarakat tidak membuat perayaan kagamaan yang mengundang banyak orang.
Jika terpaksa dilakukan, ujar Wiku, maka kapasitas kehadiran tidak boleh lebih dari 50 persen untuk acara di dalam ruangan. Khusus untuk kegiatan politik, KPU dan aparat diminta aktif mengantisipasi terjadinya kerumunan massa peserta dan pendukung peserta pilkada.
"Terutama jika ada konflik penetapan DPT," katanya.
Selanjutnya, kementerian/lembaga serta pemda juga diminta melakukan antisipasi kerumunan akibat aktivitas ekonomi masyarakat. Kementerian terkait pun diminta memastikan protokol kesehatan berjalan ketat oleh penumpang di terminal bus, pelabuhan, atau bandara.
"Ketika di dalam moda atau ketika turun dari armada. Pengelola gedung swalayan, mal, dan pasar tradisional harus adakan sosialisasi dan pengawasan yang dibantu satpol PP kepada pedagang dan penyewa kios saat melakukan transaksi," katanya.
Dinas pariwisata di daerah juga diminta aktif bersama Satpol PP untuk melakukan pengawasan protokol kesehatan di lokasi-lokasi wisata.
Antisipasi selanjutnya yang disampaikan Wiku adalah kerumunan di level keluarga. Libur panjang diprediksi akan meningkatkan pergerakan keluarga yang berkunjung ke keluarga lain. Namun ia meminta, sebisa mungkin tunda acara keluarga yang tidak terlalu penting.
"Serta batasi arus keluar masuk, termasuk keluarga, baik ke sekolah asrama atau lapas. Dan manfaatkan media komunikasi daring," katanya.
Terakhir, Wiku meminta pemda mengantisipasi potensi munculnya kerumunan akibat bencana alam. Mengingat curah hujan mulai meningkat, risiko bencana hidrometeorologi memang ikut bertambah.
Wiku meminta pemda menghindari penggunaan tenda sebagai lokasi pengungsian. Pengungsian, ujarnya, lebih baik memanfaatkan fasilitas penginapan atau gedung/bangunan/rumah yang masih tersedia.
"Dan yang jelas hindari kerumunan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
