REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa pemerintah tidak memberlakukan larangan mudik. Namun, pemerintah mengimbau agar masyarakat, khususnya di DKI Jakarta, tidak pulang kampung.
"Diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi dari pemerintah. Namun, pemerintah bersama seluruh tokoh masyarakat mengimbau atas dasar keselamatan bersama agar masyarakat tidak mudik pada tahun ini," kata Luhut di kantornya, di Jakarta, Kamis (2/4).
Luhut menyampaikan hal tersebut melalui video conference setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dengan tema "Lanjutan Pembahasan Antisipasi Mudik" dan "Persiapan Menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H/2020 M". "Pertimbangan utama bahwa orang kalau dilarang tetap mudik saja. Jadi, kita tidak mau. Tapi, kita imbau kesadaran bahwa kalau Anda mudik pasti membawa penyakit. Kalau kau bawa penyakit itu di daerah terbukti bisa meninggal, bisa keluargamu, kita tidak mau itu," ungkap Luhut.
Terkait dengan teknis pelaksanaan di lapangan, Luhut mengaku masih akan segera merumuskan dan mengumumkannya nanti bersama kementerian/lembaga terkait. Misalnya, menurut Luhut, kalau sampai ada yang memaksakan diri untuk mudik, yang bersangkutan harus masuk karantina 14 hari di tempat mudiknya.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga berkoordinasi untuk memastikan bila ada warga mudik akan langsung masuk karantina. Selain itu, pemudik harus melakukan pemeriksaan kesehatan.
"Selain itu, juga memastikan kampung itu mau menerima orang mudik karena sekarang banyak kampung di daerah tidak ingin menerima pemudik dari Jakarta karena Jakarta ini kita lihat sepertinya pusat atau epsientrum dari Covid-19," tuturnya.
Pemerintah memilih jalan tersebut karena ingin tetap mencegah penyebaran Covid-19 tanpa membunuh sama sekali kegiatan-kegiatan ekonomi. "Pemerintah pusat dan daerah akan berkoordinasi untuk memastikan masyarakat yang akan mudik dan harus melakukan isolasi seperti yang saya jelaskan tadi. Ini sudah terjadi di kampung-kampung atau daerah-daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat, maupun Jawa Timur," kata Luhut menambahkan.
Luhut yang saat ini menjabat sebagai plt menteri perhubungan juga mengatakan bahwa pemerintah berusaha agar penggunaan angkutan umum sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19, khususnya untuk menjaga jarak (physical distancing). Hingga Rabu (1/4), jumlah positif Covid-19 di Indonesia mencapai 1.677 kasus dengan 103 orang dinyatakan sembuh dan 157 orang meninggal dunia.
Kasus positif Covid-19 ini sudah menyebar di 32 provinsi Indonesia. Daerah terbanyak positif adalah DKI Jakarta (808), Jawa Barat (220), Banten (152), Jawa Tengah (104), Jawa Timur (104), Sulawesi Selatan (66), Yogyakarta (28), Bali (25), Sumatra Utara (22), dan Kalimantan Timur (21).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
