REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintah mempersiapkan skenario penanganan arus mudik secara komprehensif pada masa pandemi wabah virus corona atau Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, salah satu yang disiapkan adalah pemberian kompensasi bagi warga yang tidak mudik.
"Nah karena tidak mudik, kita harus beri kompensasinya disini dan itu kita lakukan," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai melajukan ratas dengan presiden, Kamis (2/4).
Luhut memastikan Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu. Terutama bantuan bagi masyarakat pekerja informal di tengah imbauan pemerintah untuk tidak mudik.
Agar masyarakat tidak mudik, Luhut memastikan pemerintah dan aparat akan mengupayakan penertiban. Luhut menegaskan, pemerintah akan berusaha agar mudik tahun ini sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19, khususnya terkait dengan jaga jarak.
"Ini berdampak ke harga angkutan karena bisa satu bus kapasitas 40 menjadi 20. Jadi harga bisa melonjak, teknis di lapangan akan segera diputuskan dengan kementeiran terkait," ujarnya.
Bahkan, Luhut menuturkan saat ini sudah ada usulan jika masih ada yang memaksa mudik maka harus masuk karantina di kampung halaman. Jika wilayah kampung halaman dinilai tidak aman maka saat kembali ke Jakarta juga harus melakukan karantina selama 14 hari.
"Pemerintah pusat dan daerah akan berkoordinasi untuk mudik dan masyarakat yang melakukan isolasi dan ini sudah dilakukan di kampung-kampung seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur," jelas Luhut.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintah mempersiapkan skenario penanganan arus mudik secara komprehensif pada masa pandemi wabah virus corona atau Covid-19. Jokowi meminta intervensi untuk mudik dari hulu hingga hilir.
"Mengenai arus mudik, saya minta dipersiapkan skenario-skenario komprehensif jangan sepotong-sepotong atau satu aspek saja atau sifatnya sektoral atau kepentingan daerah saja, tapi dilihat secara utuh baik dari hulu, di tengah, dan di hilir," katanya dalam rapat mengenai antisipasi mudik lewat konferensi video dari Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/4).
Presiden mengatakan bahwa intervensi di hulu berupa pemberian bantuan pelindungan sosial dan stimulus ekonomi akan membantu masyarakat bertahan selama masa wabah. "Terutama di Ibu Kota, saya kira kemarin Gubernur DKI juga sudah menyampaikan 3,6 juta perlu dimasukkan dalam jaring pengaman sosial dan sudah diberikan oleh Provinsi DKI 1,1 juta artinya 2,5 juta yang perlu segera kita siapkan untuk segera dieksekusi di lapangan," katanya.
Jokowi menjelaskan bahwa intervensi di tengah meliputi pembatasan pergerakan orang serta penerapan jarak yang aman sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona. Presiden menekankan bahwakedisiplinan yang kuat akan memberikan dampak besar pada upaya pengendalian penularan Covid-19.
"Dan kalau kita lihat dengan musim yang ada sekarang, saya kira cuaca juga sangat mempengaruhi penyebaran Covid-19 ini," katanya.
Mengenai intervensi di hilir,Kepala Negara mengemukakan pentingnya pengawasan dan pengendalian di daerah, utamanya di tingkat kelurahan dan desa. Presiden mendorong partisipasi komunitas dalam upaya pengendalian penularan virus corona. Pemudik yang pulang dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi bisa diperlakukan sebagai orang dalam pemantauan. Mereka bisa melakukan isolasi mandiri untuk mencegah penularan Covid-19.
"Selain itu kemarin saya sampaikan dana desa dapat digunakan sebagai jaring pengaman sosial," kata Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
