Tuesday, 9 Rabiul Akhir 1442 / 24 November 2020

Tuesday, 9 Rabiul Akhir 1442 / 24 November 2020

Jelang Akhir Jabatan, JK Rapat Masalah Stunting

Senin 14 Oct 2019 15:14 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Esthi Maharani

Wakil Presiden Jusuf Kalla usai menggelar Rapat Terbatas tentang penanganan stunting (anak kerdil) bersama sejumlah menteri di Istana Wapres, Jakarta, Senin (14/10).

Wakil Presiden Jusuf Kalla usai menggelar Rapat Terbatas tentang penanganan stunting (anak kerdil) bersama sejumlah menteri di Istana Wapres, Jakarta, Senin (14/10).

Foto: Republika/Fauziah Mursid
JK meminta komitmen dan peran kementerian dalam upaya penanganan stunting

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat terbatas tentang penanganan masalah stunting bersama sejumlah menteri terkait di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (14/10).  Rapat yang dipimpin langsung oleh JK tersebut untuk mengevaluasi pelaksanaan penanganan masalah stunting yang saat ini sudah berjalan.

JK meminta komitmen dan peran kementerian tersebut dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting di Indonesia yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia. Apalagi, Indonesia termasuk negara dengan tingkat prevalensi stunting tertinggi yakni kisaran 30,8 persen.

"Ada 23 kementerian/lembaga yang terlibat dalam percepatan cegah stunting ini. Saya berharap semuanya bekerja keras untuk menuntaskan apa yang telah menjadi target bersama yakni angka prevalensi turun dibawah 20 persen," kata JK.

JK meminta seluruh kementerian dan lembaga yang terkait masalah stunting harus bergerak cepat dalam melakukan berbagai inisiatif dan inovasi dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting. Terlebih dampak dari stunting sangat besar karena menyangkut pembangunan, harga diri, dan martabat bangsa.

JK melanjutkan, secara ekonomi, menurut studi Bank Dunia jika stunting tidak diatasi maka negara akan menanggung kerugian mencapai 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Bisa dibayangkan dahsyatnya dampak stunting bagi Indonesia. Kerugian tersebut mencakup biaya untuk mengatasi stunting dan hilangnya potensi pendapatan akibat rendahnya produktivitas anak yang tumbuh dengan kondisi stunting," ujar JK.

JK menerangkan, Pemerintah telah menetapkan sebanyak 160 kabupaten/kota prioritas penanganan stunting yang dipilih berdasarkan tingginya angka prevalensi stunting di daerah tersebut. Jumlah tersebut rencananya terus ditambah menjadi 260 kabupaten pada 2020 mendatang, kemudian prioritas penanganan stunting sudah bisa dilakukan di semua kabupaten yaitu 514 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2024.

"Anggaran ada, SDM ada, tinggal bagaimana seluruh kementerian dan lembaga mengkovergensikan program-program yang digelontorkan hingga tingkat desa. Saya pribadi optimistis jika seluruh program yang direncanakan berjalan lancar, angka stunting Indonesia akan banyak terkoreksi," ujar JK.

Dalam Ratas tersebut, sejumlah kementerian juga memperkenalkan inovasi berbasis teknologi yang dibangun untuk mendukung percepatan pencegahan stunting. Inovasi yang diperkenalkan antara lain, pertama, aplikasi Anak Sehat milik Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merupakan alat edukasi pencegahan stunting yang menyasar remaja putri dan rumah tangga 1000 HPK.

Kedua, Aplikasi e-PPBGM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) milik Kementerian Kesehatan yang merupakan inovasi pemantauan gizi anak. Dan, ketiga aplikasi e-HDW (Humas Development Worker) milik Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) yang dibangun sebagai alat kerja kader pembangunan manusia (KPM) dalam memantau lima paket layanan pencegahan stunting di desa.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA