Rabu, 13 Rajab 1440 / 20 Maret 2019

Rabu, 13 Rajab 1440 / 20 Maret 2019

Kebijakan BBM Jokowi Buat Warga Desa Makin Sulit

Selasa 13 Jan 2015 13:13 WIB

Rep: c01/ Red: Esthi Maharani

Pengendara sepeda motor mengisi BBM di SPBU Kuningan, Jakarta, Senin (12/1)

Pengendara sepeda motor mengisi BBM di SPBU Kuningan, Jakarta, Senin (12/1)

Foto: Republika/ Yasin Habibi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dampak kenaikan harga BBM pada November lalu ternyata masih dirasakan masyarakat meskipun pada Januari lalu pemerintah menurunkan harga BBM. Anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI Khatibul Umam Wiranu menilai pemerintah perlu memberikan solusi konkret di lapangan terkait kebijakan BBM.

"Blusukan Presiden dan para menteri harus diikuti solusi yang konkret di lapangan. Negara harus hadir di tengah masyarakat," terang Umam, Selasa (13/1).

Umam menilai kebijakan penurunan harga BBM pada awal Januari lalu belum memberi efek apa pun terhadap harga sejumlah komoditas di pasaran yang sudah terlanjur naik. Anggota FPD DPR yang yang berasal dari Dapil Jateng VIII, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, ini juga mencatat sejumlah kesulitan yang dihadapi masyarakat desa di kedua kabupaten tersebut terkait kebijakan BBM Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Umam menemui sejumlah keluhan terkait harga kebutuhan bahan pokok di hampir semua wilayah dalam kedua kabupaten ini. Ia menyatakan bahan-bahan pokok seperti beras. minyak goreng, hingga sayur masih mengalami kenaikan yang signifikan. Hal serupa juga terjadi pada komoditas bahan bangunan. Hampir semua bahan bangunan seperti semen, pasir, hingga kayu mengalami kenaikan harga.

Selain terhadap harga barang, kenaikan harga juga terjadi di jasa transportasi. Umam juga menyatakan kebijakan kenaikan harga LPG 12 kg dan Tarif Dasar Listrik (TDL) makin mempersulit masyarakat desa.

Di saat yang sama, mayoritas infrastruktur di daerah, seperti jalan raya, masih mengalami kerusakan. Di Kabupaten Banyumas, sebanyak 60 persen infrastruktur mengalami kerusakan. Sedangkan di Kabupaten Cilacap sedikit lebih tinggi, yaitu sebanyak 65 persen infrastruktur masih dalam keadaan rusak.

Ia berharap agar pemerintahan Jokowi dapat memberi terobosan nyata sebagai solusi dari permasalahan yang masyarakat alami terkait kebijakan BBM tersebut.

"Negara harus hadir di tengah masyarakat," jelas Umam.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA