Tuesday, 12 Zulqaidah 1442 / 22 June 2021

Tuesday, 12 Zulqaidah 1442 / 22 June 2021

Muhammadiyah: Kedaulatan Negara Lemah

Ahad 24 Jun 2012 21:58 WIB

Rep: Fernan Rahadi/ Red: Heri Ruslan

Tanwir Muhammadiyah 2012

Tanwir Muhammadiyah 2012

Foto: jabar.muhammsdiyah.or.id

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG  --  Muhammadiyah menilai kedaulatan negara dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan budaya lemah.

Menurut Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Agung Danarto, mestinya pemerintah segera menempuh langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini agar tak beralarut-larut.

Agung menyuguhkan contoh, di bidang ekonomi, terdapat undang-undang tentang eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang merugikan masyarakat Indonesia. ‘’Terdapat gejala bahwa kekayaan itu dikuasai kepentingan asing,’’ katanya pada penutupan Tanwir Muhammadiyah di Hotel Horison, Bandung, Ahad (24/6).

Muhammadiyah mengimbau, pemerintah mengembangkan ekonomi konstitusional dengan melindungi dan memberdayakan ekonomi nasional yang berpihak pada rakyat. Dalam kehidupan politik, terdapat kecenderungan negara  sangat kompromistis. Tidak terlihat independensi negara dalam membuat kebijakan yang menguntungkan publik.

Karena itu, Agung mendesak pemerintah dan DPR merevisi atau mencabut produk perundang-undangan yang menggerus kedaulatan negara. Ia menambahkan, kekuatan asing juga berpengaruh pada penegakan hukum di Indonesia.  Sedangkan di ranah budaya, watak dan karakter bangsa melemah digantikan rasa rendah diri dalam menghadapi globalisasi.

Pendidikan karakter dan pengembangan strategi kebudayaan nasional yang mengedepankan kemandirian, jati diri, dan harga diri bangsa, jelas Agung, adalah solusi mengatasi rasa rendah diri itu. Ia mengatakan pula, Pancasila yang menjadi konsensus nasional belum diterapkan sepenuhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akibatnya, marak praktik korupsi, banalisasi, friksi-friksi dalam masyarakat, belum terwujudnya pemerataan atas hasil pembangunan nasional, serta tingginya angka kemiskinan.

Tanwir yang berlangsung sejak 21 Juni lalu juga menghasilkan enam pokok pemikiran sebagai rekomendasi kepada pemerintah. Keenam pokok pikiran itu adalah mengenai pancasila, kedaulatan bangsa dan negara, kepemimpinan bangsa, partisipasi masyarakat, otonomi daerah dan integrasi nasional, serta kekerasan massa.

Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, pokok pemikiran ini tak menitikberatkan pada masalah tertentu. Ia menjelaskan, kriteria pemimpin bangsa yang disodorkan melalui Tanwir, misalnya, bukan karena Muhammadiyah hendak mengusung calon presiden di Pemilu Presiden pada 2014 nanti. Kriteria itu berlaku untuk pemimpin di berbagai lapisan baik formal maupun nonformal.

Pemimpin bangsa, idealnya visioner, nasionalis-humanis, sanggup membangun solidaritas , pengambil risiko, pengambil keputusan yang cepat, tepat, dan tegas, memiliki kemampuan menyelesaikan masalah, dan memiliki integritas moral yang tinggi.

’’Masalah bangsa sekarang ini adalah terlalu banyak pemimpin sektoral, yaitu pemimpin yang hanya  untuk kelompoknya sendiri,’’ ujar Din.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA