REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat hukum dan sosial Andri W Kusuma mempertanyakan urgensi bansos PPKM dalam bentuk Kartu Prakerja dan paket sembako. Selain tidak tepat, pelaksanaan paket sembako tahun lalu, terbukti banyak penyimpangan dan praktik korupsi, juga pelaksanaan program Kartu Prakerja tahun lalu yang menuai banyak kontroversi. Lebih baik bansos diberikan semua dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) karena lebih cepat pelaksanaanya dan juga relatif lebih kecil peluang untuk diselewengkannya.
Andri mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan Bansos kepada masyarakat yang terdampak langsung pelaksanaan PPKM. Namun apa yang dilakukan pemerintah, dinilai Andri masih seperti tahun lalu. “Padahal kondisi sekarang sudah jauh berbeda dengan tahun lalu dimana masyarakat saat ini lebih susah dan tertekan dibanding tahun lalu. Uang yang ada di masyarakat juga semakin berkurang,” kata Andri.
Menurutnya, pemerintah harusnya mengubah tata cara dan model pemberian bansos selama PPKM ini. Karena memang saat ini kita masih dalam fase kritis. Sayangnya, yang terjadi saat ini, model dan cara pemberian bansos tersebut masih sama saja dengan tahun lalu (business as usual). Misalnya, masih adanya bansos dalam bentuk paket sembako dan Kartu Prakerja.
Dalam kasus paket sembako, menurut Andri, tahun lalu saja menuai banyak masalah. Mulai dari data penerima yang carut marut dan bahkan sampai dikorupsi. “Sudah terjadi kasus korupsi di paket sembako tahun lalu. Nilai (korupsinya) juga fantastis mencapai ratusan miliar bahkan triliun,” ungkap dia.
Hal yang juga membuat Andri kaget adalah masih adanya model Kartu Prakerja , Apalagi nilainya sangat besar mencapai Rp.10 triliun. Dari nilai itu sebesar Rp.8,8 triliun digunakan untuk subsidi upah dan Rp.1,2 triliun dipakai untuk kartu prakerja.
“Dalam kondisi keuangan negara yang katanya sedang tertekan ini, angka Rp.1,2 triliun adalah angka yang fantastis. juga yang mengherankan dalam kondisi masyarakat yang sedang susah bahkan untuk makan saja juga susah, malah diminta untuk mengikuti latihan kerja,” ungkapnya.
Andri merasa tidak masuk akal dengan hal ini. Terlebih saat ini lapangan pekerjaan juga sudah tidak banyak. Patut diingat Pandemi Covid-19 tidak hanya mengancam nyawa masyarakat. Tapi juga menghantam ekonomi. dan bahkan banyak perusahaan yang melakukan PHK bahkan gulung tikar. “Sehingga belum banyak lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini, termasuk daya beli masyarakat juga sedang turun,” kata Andri.
Pelaksanaan Kartu Prakerja tahun lalu pun banyak menuai kontroversi. “Saya juga termasuk yang memprotes kartu prakerja. Bahkan KPK telah memberikan beberapa catatan pada program kartu prakerja, seperti terdapat benturan kepentingan di tataran pelaksanaannya, adanya potensi pemborosan anggaran, dan konten-konten di kartu prakerja tersebut juga sebetulnya sudah bisa didapatkan secara gratis di chanel-chanel open source media sosial,” papar Andri. Dana yang jumlahnya fantastis tersebut di program kartu prakerja, lanjut Andri, pada akhirnya hanya akan menguntungkan bagi para penyedia konten pelatihan kerja.
Kondisi ini, menurut Andri sangat ironis. Diingatkannya, beberapa waktu lalu Kementerian Keuangan...
Ikuti Whatsapp Channel Republika
