REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Gerald Piter Runtuthomas yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kotamobagu mengungkap bahwa ia diimingi uang sebesar Rp 100 juta. Namun pada akhirnya, mereka hanya menerima Rp 5 juta setelah acara tersebut.
"Saya mohon maaf dengan keterlibatan saya dengan iming-imingi uang dan saya ikut. Saya hanya dapat uang lima juta dari KLB," ujar Gerald dalam video testimoninya dan dihadirkan langsung di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (8/3).
Hal tersebut membuat sejumlah peserta tak terima, ketika mereka hanya menerima uang Rp 5 juta, dari yang dijanjikan sebelumnya sebesar Rp 100 juta. Saat sejumlah peserta menyampaikan protesnya, mereka kemudian dipanggil dan bertemu dengan mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
"Kami memberontak karena tidak sesuai dan dipanggil, lalu ditambahi lima juta oleh Bapak M Nazaruddin. Jadi saya dapat total Rp 10 juta," ujar Gerald.
Namun sebelum itu, ia mengungkapkan kejanggalan dari digelarnya KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pertama adalah ketika dirinya yang tak memiliki hak suara, tetap diundang untuk menghadiri forum yang memiliki Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Ia awalnya mengaku tak ingin mengikuti KLB tersebut, karena sudah diingatkan oleh Ketua DPD di wilayahnya. Namun pihak yang mengajaknya mengatakan, dirinya merupakan pemilik suara sah, ditambah dengan janji uang Rp 100 juta yang akhirnya membuatnya setuju hadir.
Baca Juga: Marzuki Alie: Masih Mending Dikasih Rp 5 Juta
"Ya tidak apa-apa yang penting ikut saja ke lokasi KLB, kita memilih ketum Pak Moeldoko dan dapat 100 juta. Kalau saya tidak di lokasi saya mendapatkan 25 persen, selesai KLB baru mendapatkan sisanya," ujar Gerald.
Permasalahan kedua adalah proses pemilihan ketua umum. Di lokasi KLB, Jhoni Allen Marbun menanyakan secara langsung kepada peserta yang hadir untuk memilih ketua umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.
Jhoni, kata Gerald, kemudian menanyakan siapa peserta yang memilih Moeldoko dan kemudian peserta yang memilihnya akan berdiri. Lalu, ia kembali menanyakan siapa yang memilih mantan sekretaris jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie dan kembali diikuti oleh peserta yang berdiri memilihnya.
"Tiba-tiba yang terpilih ketua umum dalam KLB adalah Pak Moeldoko. Sementara Pak Moeldoko tidak ada di tempat KLB, tetapi sudah ditetapkan sebagai ketua," ujar Gerald.
Permasalahan selanjutnya adalah Moeldoko yang tiba-tiba sudah memiliki kartu tanda anggota (KTA) Partai Demokrat dalam KLB. Padahal KTA perlu ditandatangani oleh ketua umum partai, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Selain itu, kata Gerald, pemilihan Moeldoko dipastikannya melanggar AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan pada 2020. Dalam KLB tersebut, Jhoni justru menunjukkan AD/ART baru yang membuat penunjukan Moeldoko sah.
"Saya menyatakan di sini sebagai pelaku dalam kongres tersebut, saya menolak hasil kongres itu. Karena banyak yang tidak sesuai aturan partai, tidak sesuai aturan yang berlaku, tidak sesuai AD/ART yang berlaku," ujar Gerald.
Republika telah berupaya mengonfirmasi terkait pengakuan Gerald baik soal uang dari Nazaruddin dan kejanggalan-kejanggalan KLB Deli Serdang kepada Jhoni Allen Marbun. Namun, hingga berita ini dipublikasikan, Jhoni tidak merespons panggilan telepon atau pun pesan singkat yang dikirim Republika.
Pada hari ini, Jhoni Allen hanya mengirim keterangan pers kepada media. Ia pun hanya memberikan pernyataan bantahan terkait tudingan yang menyebut Kepala KSP Moeldoko yang terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang adalah mewakili Istana.
Jhoni menjelaskan, inisiatif awal pendekatan Moeldoko datang dari kader-kader di internal partai. Jhoni menyebut, banyak kader yang tertarik dengan figur dan sosok seorang Kepala KSP itu.
"Kamilah yang datang meminang. Kami melihat Jenderal yang sangat potensial dan tidak memiliki kecacatan," ujar Jhoni.
Ia berharap tak ada lagi pihak yang mengkait-kaitkan keterpilihan Moeldoko dengan pihak Istana. Sebab menurutnya, tak ada alasan yang kuat untuk menyeret keterkaitannya dengan keterpilihan mantan Panglima TNI itu.
"Tidak ada kaitannya terhadap jabatan Moeldoko," ujar Jhoni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
