Monday, 15 Rabiul Akhir 1442 / 30 November 2020

Monday, 15 Rabiul Akhir 1442 / 30 November 2020

Bahas Polhukam, Mahfud Terima Kunjungan Rachmawati

Senin 26 Oct 2020 22:51 WIB

Red: Andri Saubani

Menko Polhukam, Mahfud MD, saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (15/7).

Menko Polhukam, Mahfud MD, saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (15/7).

Foto: Dok. Humas Kemenko Polhukam
Keduanya berbincang mengenai upaya-upaya menyelamatkan negara dari berbagai ancaman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendapat kunjungan dari putri Presiden pertama RI Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (26/10). Keduanya membahas berbagai hal tentang kondisi politik, hukum, dan keamanan Indonesia saat ini.

Mahfud usai pertemuan itu mengatakan, dirinya dan putri Bung Karno itu berbincang mengenai upaya-upaya menyelamatkan negara dari berbagai ancaman. Mahfud yang dalam pertemuan itu mewakili pemerintah, mengatakan, keduanya sama-sama ingin menjaga NKRI sebagaimana dulu diperjuangkan Proklamator Bung Karno.

"Dalam hal itu kita ketemu. Nah dari segi teknis, operasional mungkin berbeda, tetapi kami berdua sepakat untuk mencari kanalisasi untuk memperbaiki bangsa ke depan," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya.

Keduanya pun sepakat, demokrasi harus terus dikembangkan, menyatakan pendapat tidak boleh direpresi tetapi juga yang menyatakan pendapat tidak boleh bertindak anarkistis. "Intinya, Mbak Rahma itu punya perhatian agar di Indonesia ini tetap terjaga dengan baik, dalam situasi apa pun dan dalam perbedaan politik apapun," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Dalam diskusi empat mata tersebut, menurut Mahfud, Rachmawati membahas situasi politik yang sekarang diwarnai oleh banyak demonstrasi dan gerakan-gerakan.Keduanya sependapat, demonstrasi, berkumpul, berorganisasi untuk menyampaikan pendapat itu boleh, karena itu bagian dari demokrasi. Tetapi demokrasi tidak boleh diboncengi tindakan anarkistis. Kedua tokoh itu sepakat, jika sebuah demokrasi diboncengi oleh anarkistis, nomokrasi akan bekerja.

"Kalau demokrasi itu kedaulatan rakyat, nomokrasi adalah kedaulatan hukum. Di antara demokrasi dan nomokrasi itu harus seimbang, kalau ada anarki di dalam proses demokrasi maka hukum harus bekerja," kata Mahfud.



Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA