REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf enggan mengomentari pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menyinggung Sumatra Barat (Sumbar) agar mendukung negara Pancasila. Ia mengaku tidak ambil pusing terkait pernyataan tersebut.
"Jadi pernyataan politik itu nggak usah terlalu dimasukkan dalam hati. Jadi kita jangan menjadi politisi yang baper," kata Bukhori di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).
Ia memahami bahwa pernyataan tersebut lantaran PKS dua periode memimpin Sumatra Barat. Oleh karena itu, ia menganggap pernyataan Puan tersebut merupakan komentar politik biasa. Kendati demikian, ia menganggap Pancasila sebaiknya tidak hanya dijadikan sebagai jargon tetapi juga dijiwai dan dilaksanakan.
"Ciri bahwa seorang yang pancasilais itu, pertama, dia harus cinta kepada negeri ini. Kedua, tepo seliro, dia memiliki hati yang besar, sikap yang mengayomi. Ketiga, mampu bekerja sama dengan semua komponen bangsa ini, yang dibahasakan dengan gotong royong," ujarnya.
Anggota Komisi VIII DPR tersebut mengatakan, Sumatra Barat di bawah kepemimpinan PKS dianggap berprestasi. Salah satu prestasinya yaitu dalam penanganan covid-19.
"Itu disebut oleh Kemendagri. Jadi kalau misalnya Pak Irwan dianggap tidak capable dan tidak sesuai dengan ranah bernegara kita, dia pasti sudah nggak disukai rakyat," ujarnya.
Sebelumnya, dalam agenda pemberian rekomendasi cagub dan cawagub untuk Pilgub Sumbar 2020 dari PDIP, Puan Maharani menyampaikan harapannya agar Provinsi Sumbar menjadi wilayah yang mendukung negara Pancasila. Namun, pernyataan itu berbuntut kontroversi.
"Semoga Sumatra Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," ujar Puan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
