REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan hanya dua isu yang akan diangkat pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Desember 2020, yakni Covid-19 dan ekonomi. Ketika kepala daerah yang saat ini menjabat tak mampu mengendalikan Covid-19 di wilayahnya maka akan mendapat diskredit dari lawan politiknya.
"Kepala daerah yang enggak mampu menangani, mengendalikan Covid di wilayahnya sama seperti Trump (Presiden Amerika Serika) sekarang, dia mendapatkan diskredit, jatuh legitimasi," ujar Tito dalam bincang virtual 'Pancasila dan New Normal', Senin (1/6).
Menurut dia, paslon penantang lebih banyak cara untuk menarik simpati masyarakat dengan visi misinya jika terpilih nanti. Penantang juga akan mengkritisi kinerja kepala daerah dalam menangani pandemi Covid-19.
Sementara, pejawat atau kepala daerah yang akan ikut kembali dalam pilkada, tak hanya sekadar janji manis. Kepala daerah harus melakukan tindakan dengan memaksimalkan upaya percepatan penanganan virus corona, baik mengendalikan kasus Covid-19 maupun program bantuan sosial.
"Saya kira kita semua sudah tahu lah, kulturnya itu yang paling ditakuti oleh kepala daerah adalah rakyatnya ketika mau pilkada. Kenapa? Karena membutuhkan dukungan suara rakyatnya, apa saja diminta rakyatnya dikasih. Tapi kalau sudah selesai pilkada lupa lagi, biasanya begitu," tutur Tito.
Ia berharap pilkada dapat membangkitkan masyarakat untuk mendorong kepala daerah serius menanggulangi pandemi Covid-19, menekan penyebarannya dan memastikan kesejahteraan masyarakat selama wabah. Hal ini yang kemudian menjadi peluang dari pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19.
"Justru momentum ini bisa mempercepat penanganan Covid karena kepala daerah akan sangat serius, lebih serius menanganinya," lanjut dia.
Setidaknya ada 220 daerah dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020, berpotensi maju kembali dalam pemilihan. Para pejawat ini kini dituntut masyarakat menekan penyebaran virus corona dan menyalurkan bantuan sosial tepat sasaran.
Namun, kata Tito, peluang tersebut harus dibarengi dengan sosialisasi pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat. Sebab, jika tidak dilakukan, maka peluang tersebut berubah menjadi tantangan yang rawan akan potensi ajang penularan.
"Kalau salah dan tidak ditaati akan rawan menjadi media penularan, tapi di sisi lain kalau bisa disosialisasikan dengan baik, dan diberitahu kepada masyarakat, ini peluang sebetulnya untuk penanganan Covid," tutur Tito.
Diketahui, pemungutan suara Pilkada 2020 di 270 daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota akan digelar pada 9 Desember mendatang. Jadwal ini bergeser tiga bulan dari waktu semula pada 23 September, ditunda akibat pandemi Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
