Selasa 31 Mar 2020 12:44 WIB

Pemerintah Diminta Segera Evaluasi Penanganan Corona

Penanganan yang sudah hampir sebulan tidak terlihat progres yang mengembirakan.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andi Nur Aminah
Petugas medis membawa pasien ke ruang isolasi saat simulasi penanganan pasien virus corona, ilustrasi.
Foto: Antara/M Agung Rajasa
Petugas medis membawa pasien ke ruang isolasi saat simulasi penanganan pasien virus corona, ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Nasdem Willy Aditya meminta agar pemerintah segera mengevaluasi strategi dan taktik penanganan wabah corona dalam waktu dekat. Ia menilai penanganan yang sudah dilakukan hampir satu bulan tersebut tidak terlihat progres yang menggembirakan.

"Nasdem mendorong pemerintah untuk melakukan realokasi semua anggaran pembangunan, termasuk belanja alutsista baru. Semuanya didedikasikan untuk mendukung penanganan wabah corona ini," kata anggota komisi I DPR tersebut dalam keterangan tertulisnya.

Baca Juga

Untuk itu, Willy mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) atas UU APBN 2020. Selain itu, Willy juga meminta pemerintah untuk fokus pada perumusan langkah dan kebijakan yang jelas, tegas, dan terukur dalam penanganan wabah Covid-19.

Ia berharap pemerintah jangan lagi hanya sebagi pengimbau atau sekadar memberi info soal berapa yang sudah terinfeksi dan yang meninggal saja. Menurutnya hal tersebut bisa dilakukan oleh tokoh masyarakat, pemuka agama, aktivis, praktisi, akademisi. "Pemerintah itu ngurus rumusan kebijakan dan alokasi anggaran. Lalu bagaimana ini diimplementasikan. Harus begitu. Pemerintah jangan malah jadi pengkhotbah," tegas Willy.

Dia melanjutkan, jika pemerintah akan menetapkan karantina wilayah, maka pemerintah harus segera rumuskan pelaksanaannya dan menyiapkan alokasi anggarannya, serta siapkan infrastruktur penunjangnya. Sebab menurutnya akan ada banyak ekses yang muncul dalam setiap kebijakan tersebut.  "Hitung jaminan logistiknya, bagaimana keberlangsungan pelayanan umumnya, hingga akses informasi dan telekomunikasi bagi warga, apakah bisa bebas biaya atau tidak." tuturnya

"Lalu pengaturan distribusi pada wilayah produksi yang vital, seperti pabrik makanan, pertanian, peternakan, itu seperti apa. Itu juga jangan sampai dilupakan," imbuhnya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement