Monday, 14 Jumadil Akhir 1443 / 17 January 2022

Dahnil Minta Muhammadiyah tak Dikaitkan dengan Politik

Rabu 17 Oct 2018 09:25 WIB

Rep: Rahma Sulistya/ Red: Muhammad Hafil

Ketua PP Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Ketua PP Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Foto: Antara/Reno Esnir
PP Muhammadiyah menegaskan tak akan masuk politik praktis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar, telah selesai diperiksa oleh kepolisian dengan dicecar dengan 43 pertanyaan, Selasa (17/10) malam. Hal penting yang dijanjikan oleh Dahnil akan ia sampaikan usai diperiksa, adalah meminta masyarakat untuk tidak mengaitkan antara politik dengan Muhammadiyah.

“Hal yang penting saya ingin sampaikan, seperti teman-teman ketahui posisi saya sebagai Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandi itu, tidak terkait dengan posisi lain saya sebagai Ketua Umum Persatuan Pemuda Muhammadiyah. Persatuan Pemuda Muhammadiyah secara institusional itu netral,” ujar Dahnil saat ditemui usai pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Selasa (16/10).

Ia meminta agar masyarakat tidak mempolitisasi organisasi yang dipimpinnya itu, lantaran ia memang dalam posisi politik untuk mendukung Prabowo-Sandi atas nama dirinya, bukan atas nama organisasi.

Sebelumnya,  Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, ormasnya masih tetap di garis sebelumnya. "Kita tidak akan masuk politik praktis kekuasaan. Masalah itu tugas parpol (partai politik), bukan ormas," ujar Haedar pada Agustus 2018 lalu.

Menurut Haedar, semua ormas sebenarnya memang harus tetap berada di posisi sesungguhnya. Sebab jika mulai masuk ranah politik, proses perjalanannya akan kacau. Ormas seperti Muhammadiyah lebih baik fokus dalam mengawasi moral kebangsaan.

Haedar meminta warga Indonesia terutama Muhammadiyah untuk menggunakan hak politiknya secara cerdas dan kritis. Mereka bebas memilih siapapun tapi yang penting dapat menilai sosok yang dipilihnya. Sosok yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, selain pribadi, kronik maupun golongannya.  "Yang pasti mereka yang berkhidmat memajukan bangsa, mereka yang memberi bukan mengambil," tambah dia.

Tak hanya itu, dia juga menggarisbawahi agar memilih sosok yang tidak akan menghalangi misi Muhammadiyah. Dalam hal ini pada aktivitas amal, usaha dan dakwah Muhammadiyah ke depannya.

Selain itu, dia juga meminta pemilih agar tidak mencari justifikasi pilihannya secara berlebihan. Apalagi hal tersebut berkaitan dengan agama, etnik, sara dan argumentasi lainnya. Masyarakat perlu membiasakan diri dengan momen lima tahunan ini dengan jiwa cerdas dan kebersamaan.

Baca juga: KIK Siap Beri Tempat Terhormat untuk Yenny Wahid

Baca juga: Respons Fadli Zon dan Raja Juli Soal Ijtima’ Ulama

 

 

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA