Sunday, 6 Ramadhan 1442 / 18 April 2021

Sunday, 6 Ramadhan 1442 / 18 April 2021

Haedar Nashir: Tak Perlu Lagi Demo Lebih Luas

Rabu 23 Nov 2016 13:17 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta umat Islam berlapang dada menyerahkan kasus penistaan agama kepada mekanisme hukum dan tidak perlu melakukan demo yang lebih luas.

"Kami sangat mendukung aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan bagi siapapun yang berbuat salah," kata Haedar Nashir dalam Refleksi Milad Muhammadiyah ke-104 dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) ke-59 di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, umat Islam jangan terjebak pada persoalan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berlarut-larut, tetapi lebih memilih bekerja untuk umat dan bangsa. "Tidak perlu lagi melakukan demo yang lebih luas. Karena kita akan kehilangan kesempatan yang baik, karena umat dan bangsa membutuhkan kerja kita," katanya.

Ia juga berpesan agar umat tetap menjaga keutuhan bangsa, berpikir rasional, menghargai proses hukum dan menciptakan kondisi yang nyaman dan kondusif agar bisa memperoleh masa depan bangsa yang lebih baik.

Dalam kesempatan itu dia mengingatkan tentang rendahnya daya saing bangsa Indonesia yang secara global di peringkat ke-37, sementara Singapura di peringkat ke-2, Malaysia ke-18 dan Thailand ke-32, padahal di masa lalu Indonesia memimpin segala hal di Asia Tenggara.

"Mengumpulkan orang demo memang lebih mudah, berbeda dengan mengajak orang ke perpustakaan atau mengembangkan ilmu pengetahuan," katanya.

Baca juga,  Kapolri: Ada Tujuan Tersembunyi Dalam Demonstrasi 2 Desember.

Ia mengingatkan hadist Rasulullah Muhammad SAW tentang banyaknya jumlah umat Islam tetapi seperti buih, padahal yang disukai Allah adalah mukmin yang kuat. Dalam kesempatan itu Haedar juga mengatakan agar pemerintah menyuarakan protes kepada pemerintah Myanmar yang kembali melakukan kekerasan kepada umat Islam Rohingya.

"Kami percaya pemerintah akan melakukan langkah-langkah tegas untuk mencegah diskriminasi dan kekerasan terhadap muslim Rohingya, karena setiap warga dunia memiliki hak asasi," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA