Wednesday, 14 Rabiul Akhir 1441 / 11 December 2019

Wednesday, 14 Rabiul Akhir 1441 / 11 December 2019

'Tak Ada Putra Kalimantan di Kabinet, Kami Kecewa'

Senin 27 Oct 2014 13:59 WIB

Red: Taufik Rachman

Presiden Joko Widodo menyalami calon menteri usai mengumumkan susunan kabinet di Istana Merdeka, Ahad (26/10).

Presiden Joko Widodo menyalami calon menteri usai mengumumkan susunan kabinet di Istana Merdeka, Ahad (26/10).

Foto: Reuters/Darren Whiteside

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Akademisi kelahiran Kalimantan Prof Dr HM Norsanie Darlan, MS PH menyatakan kecewa karena tidak ada putra terbaik daerah itu masuk dalam kabinet Presiden Joko Widodo yang diumumkan Minggu (26/10).

"Saya merasa kecewa, karena Kalimantan yang memiliki lima Provinsi tapi kok tidak ada putra terbaik yang masuk dalam jajaran pembantu Presiden Jokowi," katanya melalui surat elektronik yang dikirim kepada Antara di Palangka Raya, Senin.

Pernyataan itu disampaikan Norsanie Darlan pascapengumuman Kabinet Kerja Presiden Jokowi-Jusuf Kalla yang di dalamnya tidak ada putra kelahiran Kalimantan yang terdapat lima Provinsi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara itu.

Guru besar pendidikan luar sekolah (PLS) Universitas Palangka Raya (Unpar) itu mengatakan, pulau Kalimantan tercatat sebagai daerah terluas di Indonesia, dan banyak akademisi yang bisa "dilirik" jika dari partai gagal mengajukan calonnya.

Norsanie Darlan yang aktif memantau perkembangan nasional itu mempertanyakan apakah dianggap tidak ada manusia di sana (Kalimantan) yang pulaunya terluas dan terbesar di tanah air. Kenapa tidak dilirik dari perguruan tinggi besar di kelasnya di Kalimantan.

"Saya dalam kesempatan ini mengucapkan selamat atas 34 Menteri yang menjadi wakil rakyat dari 250 juta penduduk Indonesia. Mereka ini terpilih diantara ratusan juta penduduk negeri ini. Namun apakah mereka itu sudah sesuai dengan keahliannya," ujarnya.

Dia mengatakan, pembangunan yang berjalan lebih dari setengah abad di negeri tercinta ini, diimbangi dengan majunya bidang pendidikan sudah tidak layak lagi jika seorang menteri yang menempuh pendidikan cuman di sekolah menengah.

"Saya salut pula dengan bapak Presiden melibatkan sejumlah ahli profesor dari perguruan tinggi dalam Kabinet Kerjanya. Namun harapan kita semua, pekerjaan yang mereka lakukan tentu lebih baik dari mereka yang berpendidikan di bawahnya," katanya.

Prof Norsanie mengatakan, terjadi pemisahan/pemecahan kementerian pendidikan nasional pada Dirjen Pendidikan Tinggi sepertinya akan menimbulkan kesulitan. Karena Dirjen Dikti salah satunya bertugas memproduk professor (guru besar).

sumber : antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA