REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Proses tahapan pengambilan nomor urut Pasangan Calon (Paslon) telah di lakukan di 270 daerah penyelenggara Pilkada Serentak 2020. Semua Paslon tidak melakukan arak-arakan, hingga deklarasi kemenangan. Bahkan, yang hadir di kegiatan tersebut, hanya perwakilan saja, baik itu dari partai pengusung dari keluarga, tim sukses, dan simpatisan Paslon.
Kesuksesan pada tahapan ini, kata Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB) Khairul Anam, tidak terlepas adanya sinergisitas semua pemangku kepentingan seperti KPU, Bawaslu, Paslon, Parpol, TNI dan Polri sebagai kunci dibalik keberhasilan proses demokrasi Indonesia menuju lebih mapan. Ia juga mengapresiasi sinergi Pemerintah dan DPR dalam hal ini Komisi II yang terlihat sangat intens menggelar koordinasi untuk menghasilkan upaya kongkret mencegah Pilkada jadi kluster Covid-19.
“Mengapresiasi semua stakeholder yang telah menjukkan kekompakannya yang tercermin saat proses pengundian nomor urut paslon berjalan lancar dengan penerapan prokol kesehatan yang ketat,” kata Anam, Jumat (25/9).
Dia menjelaskan, totalitas dan semangat semua pihak dalam bekerja untuk menyukseskan Pilkada di massa pandemi saat ini patut diacungi jempol.
“Terimakasih telah menjadikan Pilkada sebagai momentum untuk memerangi penyebaran Covid-19, melalui kerja keras, ikhlas, dan tuntas,” kata Anam.
Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Milenial untuk Indonesia (AMMI) Nurkhasanah menyatakan, kerja maksimal KPU, Bawaslu, Paslon, Parpol, TNI dan Polri di lapangan sebagai bentuk komitmen lembaga-lembaga ini dalam proses demokrasi lima tahunan bagi masyarakat Indonesia.
“Salut atas kerja totalitasnya dalam setiap tahapan Pilkada tahun ini, temasuk pada tahapan pengambilan nomor urut Pasangan Calon (Paslon) kemaren, ini menjadi bukti para pemangku kepentingan di lapangan sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik,” iata Nurkhasanah.
Nurkhasanah menyatakan, Pilkada di masa pandemi saat ini harus menjadi sarana membiasakan masyarakat hidup lebih sehat dengan cara mengikuti protokol kesehatan.
“Penerapan protokol kesehatan dalam tahapan pilkada harus dilakukan dengan disiplin untuk mengurangi potensi penularan Covid-19,” kata dia menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
