REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah pusat diminta mendata berbagai potensi perekonomian dari semua provinsi terutama menyangkut usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pendataan tersebut harus dilakukan agar Indonesia terlepas dari ketergantungan produk impor.
Dalam sambutannya, Emil menilai Indonesia harus keluar dari ketergantungan akan produk impor. Terlebih, di saat situasi ekonomi global yang tidak menentu ini, perekonomian dalam negeri akan terpuruk jika masih bergantung kepada barang-barang luar negeri.
"Dunia sedang tidak baik-baik saja. Agar tidak terjebak negara lain, kuncinya perbanyak perdagangan dalam negeri," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil saat menghadiri Hari UMKM Nasional yang digelar di Cihampelas Walk, Bandung, Jumat (12/8/2022).
Acara yang digagas Kementerian Koperasi dan UMKM (KUMKM) ini dihadiri juga Menteri KUMKM Teten Masduki, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, serta sejumlah bupati/wali kota dari seluruh Indonesia.
Menurut Emil, ia meminta pemerintah pusat mendata potensi masing-masing provinsi terutama menyangkut UMKM. Data, sangat diperlukan agar setiap daerah akan saling mengetahui keberadaan barang-barang yang dibutuhkan tanpa harus mengimpor dari luar negeri. "Jadi ketika kita perlu apa-apa, tahu barangnya ada di mana. Tidak perlu beli dari China," katanya.
Emil memastikan kebersamaan setiap provinsi menjadi kunci utama optimalisasi pertumbuhan ekonomi terutama dalam merevitalisasi UMKM. Emil pun menyontohkan sejumlah negara yang gagal akibat lemahnya sektor yang langsung menyentuh rakyat tersebut.
"Kuncinya perdagangan kita jangan bergantung pada orang luar. Kalau kita bisa maksimalkan dengan kita sendiri, kita selamat. Jaid Pak Menteri (Teten), saya butuh data, Papua butuhnya apa, Insya Allah di Jawa Barat ada," katanya.
Pentingnya penguatan UMKM dalam negeri pun disampaikan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. "UMKM terbukti kuat, tahan krisis ekonomi. Tetap tumbuh di saat pandemi. Kami ingin UMKM yang tangguh, tak tergantung ke negara lain," katanya.
Bahkan, Herman menyontohkan agar kebutuhan akan minyak goreng bisa dipenuhi UMKM dalam negeri. Minyak goreng, Indonesia harus mandiri. Harus punya pabrik sendiri, di skala desa atau kecamatan. "Sehingga kita bisa memberikan bukti ke masyarakat, bahwa pemerintah itu selalu hadir," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri KUMKM Teten Masduki memastikan pemerintah terus berupaya merevitalisasi UMKM. Salah satunya, Teten akan mendata setiap potensi yang ada di masing-masing daerah.
"Kita perlu data antar daerah, sekarang kita belum punya. Tahun ini kami targetkan 14 juta data UMKM. Jadi izin edar, sertifikasi halal, nomor induk berusaha, harus kita kebut, harus percepat," katanya.
Teten menyadari optimalisasi sektor UMKM dalam negeri ini akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. "Kalau Rp 400 triliun dibelanjakan ke UMKM, bisa meng-create pertumbuhan ekonomi 1,58 persen, atau menyerap lebih dari satu juta lapangan kerja, tanpa ada investasi baru," katanya.
Oleh karena itu, kata Teten, pemerintah berkomitmen dalam optimalisasi UMKM. Selain terus berusaha agar jumlahnya bertambah, dia pun menyebut pihaknya mengupayakan agar kualitasnya semakin membaik.
"Kita akan mengupayakan agar UMKM mudah mengakses permodalan. Perlu pendekatan inkubasi yang terintegrasi dengan pembiayaan dan pasar. Tak lagi hanya pelatihan," katanya.
Selain itu, Teten juga menyebut akan lebih mengenalkan UMKM dengan digitalisasi. Terlebih, potensi nilai ekonomi digital pada 2030 mencapai Rp 5.400 triliun.
"Tapi sekarang lebih dari 10 persen di e-commerce itu produk impor. Jadi kita harus perkuat produksi kita, agar market digital yang besar ini dapat memberi manfaat," katanya.
Apalagi, kata dia, penyelenggaraan pendidikan, properti, transportasi, dan kesehatan, sekarang berbasis teknologi. "Ini wilayah UMKM yang harus kita perkuat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
