REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau masyarakat yang telah sembuh melawan Covid-19 atau penyintas Covid 19, untuk turut berpartisipasi dalam Gerakan Donor Plasma Konvalesen yang dicanangkan pemerintah. Hal ini, sebagai upaya membantu pengobatan pasien Covid-19 gejala berat dan kritis.
Sebelumnya Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah meresmikan Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen. Gerakan Nasional tersebut diharapkan dapat membantu menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia lewat aksi peduli kemanusiaan antarsesama dalam membantu menyelamatkan nyawa pasien.
"Jadi saya imbau sekarang kepada ribuan orang yang sembuh di Jabar, kami dengan sangat memohon anda menyumbangkan plasma darahnya untuk digunakan bagi penyembuhan pasien yang masih berjuang terhadap Covid-19," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Senin (18/1).
Emil pun menaruh harapan kampanye donor plasma konvalesen ini juga bisa berhasil di tingkat Provinsi Jabar. Selain itu, Emil juga mendukung program kesembuhan, mengingat data positif Covid-19 di Jabar masih tercampur antara yang dulu dengan angka realtime.
"Sekitar dua hari lalu dari tiga ribuan kasus, dua ribunya itu kasus lama. Nah, ini juga masih terus kita akan perbaiki termasuk analisis PPKM kita akan lakukan sendiri menggunakan data yang //real time yang tak tercampur dengan data lama," paparnya.
Menurutnya, hal ini menjadikan tingkat kesembuhan di Jabar cenderung menurun karena kasus aktifnya naik. Kalau jumlah yang sembuhnya selalu banyak karena jumlah kasus aktifnya naik digabung dengan kasus lama. "Maka terjadi presentase penurunan," katanya.
Mengenai proses vaksinasi di Jabar yang dimulai pada Kamis (14/1) lalu, Emil mengklaim berjalan dengan lancar pada tujuh wilayah di Jabar. Adapun tujuh daerah tersebut, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi.
"Hanya manajemen data masih jadi kendala, yang data untuk divaksin ternyata tidak 100 persen seperti yang ditargetkan atau dipilih via SMS. Jadi dari 100 persen yang harusnya datang itu tidak semuanya datang," katanya.
Karena itu, kata Emil, pihaknya akan berupaya melakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat agar Pemerintah Provinsi Jabar diberi kewenangan lebih besar untuk mengelola siapa yang divaksin atau tidak.
"Supaya kami mudah melacak. Karena datanya ada di pemerintah pusat kami //enggak tau, karena kami //enggak tau maka kami //enggak bisa melakukan pertolongan, tidak ada transportasi ataukah tidak ada pemberitahuan," katanya.
Menurut Emil, kendala tersebut mesti segera dibenahi agar manajemen vaksinasi untuk masyarkat umum pada tahap dan empat bisa lebih baik. Hal lainnya, kata dia, dari 90 orang tokoh masyarakat yang ditargetkan mengikuti vaksinasi pada tahap pertama ini tidak semuanya bisa mengikuti penyuntikan. Karena, tidak lulus dalam syarat kesehatan.
"Ini jadi pelajaran bahwa ketika hari H penyuntikan ini tidak bisa disuntik karena tekanan darahnya tinggi, jadi target sekian puluh ada 21 orang yang ditunda menunggu," katanya. N Arie Lukihardianti
Cek Typo
Ikuti Whatsapp Channel Republika
