REPUBLIKA.CO.ID, oleh Novita Intan, Deddy Darmawan Nasution
Lonjakan drastis kasus baru positif Covid-19 pada Juni 2021, membuat pemerintah pesimistis pertumbuhan ekonomi kuartal dua 2021 akan bisa mencapai 7,1 persen sampai 8,3 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kemungkinan terjadi koreksi target pertumbuhan ekonomi apabila lonjakan kasus Covid-19 tidak terkendali dan kembali melakukan penguncian wilayah atau lockdown.
“Kuartal II kita berharap terjadi pemulihan kuat namun Covid-19 pada minggu kedua Juni akan mempengaruhi koreksi ini. Kalau Covid-19 bisa menurun, masih bisa berharap,” ujarnya saat rapat kerja bersama Komisi XI di Gedung DPR secara virtual, Senin (14/6).
Sri Mulyani menyebut pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh tinggi alamiah karena basis rendah pada tahun lalu terkontraksi 5,3 persen. Adapun, kondisi ini lebih baik seiring peningkatan mobilitas masyarakat.
“Kompenen pada April-Mei sangat kuat karena koreksi tahun lalu base rendah dan ada lebaran,” ucapnya.
Menurutnya, untuk menurunkan kasus Covid-19 maka pemerintah harus dilakukan pembatasan yang berdampak pada kembali menurunnya aktivitas ekonomi. Hal ini merupakan konsekuensi yang akan dihadapi pada bulan ini.
“Pertumbuhan ekonomi kuartal II antara 7,1 persen sampai 8,3 persen. Ini seiring kenaikan Covid-19 harus hati-hati terutama proyeksi upper bound 8,3 persen,” ucapnya.
Namun, pemerintah tetap yakin pemulihan ekonomi berjalan ke arah membaik seiring kecepatan vaksinasi. Jika ekonomi dapat terus melaju, Sri Mulyani meyakini ekonomi bisa pulih tahun depan. Oleh karena itu, jumlah vaksin dalam memenuhi kekebalan kelompok akan sangat berpengaruh terhadap kondisi nasional.
“Kalau mengenai Covid-19, kita optimistis akan membaik. Hanya, seberapa cepat membaiknya. Kami dalam mendesain kebijakan fiskal, kita juga memasukkan konsideran itu,” ucapnya.
Sri Mulyani mencontohkan pada tahun lalu pemerintah dengan DPR sepakat Covid-19 masih menjadi faktor yang menentukan. Hal itu diperbolehkan ada fleksibilitas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021.
Hal yang dikhawatirkan terjadi saat awal tahun terjadi lonjakan kasus positif Covid-19. Pemerintah mengubah postur anggaran yang salah satunya menjadikan dana program pemulihan ekonomi nasional naik dari sekitar Rp 300 triliun jadi hampir Rp 700 triliun.
“Itu kan menggambarkan ketidakpastian. Meski begitu, DPR meminta jumlah belanja tidak lebih dari Rp 2.750 triliun,” ucapnya.
Dalam rapat terbatas penanganan Covid-19, Senin (14/6), Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menginstruksikan agar penerapan protokol kesehatan lebih diperketat. Ia juga meminta pelaksanaan program vaksinasi nasional lebih dipercepat.
“Yang pertama adalah implementasi di lapangan untuk penerapan protokol kesehatan dan juga tadi dilengkapi dengan Wapres mengenai testing, tracing, dan isolasi. Beliau yang kedua juga menekankan perlunya ada akselerasi program vaksinasi,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/6).
Terkait akselerasi program vaksinasi, Presiden meminta agar pada bulan ini dapat menyentuh 700 ribu vaksinasi per harinya. Ia juga menargetkan agar pada Juli nanti, pelaksanaan vaksinasi dapat ditingkatkan menjadi satu juta vaksinasi per harinya.
Untuk mencapai target tersebut, Jokowi menginstruksikan TNI dan Polri agar membantu mempercepat pelaksanaan vaksinasi hingga 400 ribu per hari. Sedangkan, pemerintah daerah akan menyelenggarakan program vaksinasi hingga 600 ribu per hari.
“Sehingga 600 ribu per hari akan melalui jalur pemda, sedangkan 400 ribu per hari akan dilakukan melalui jalur sentral TNI dan Polri,” ucap Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
