Monday, 24 Rajab 1442 / 08 March 2021

Monday, 24 Rajab 1442 / 08 March 2021

Usai Tolak dan Kritisi Vaksinasi, Ribka Kini Dirotasi

Selasa 19 Jan 2021 12:33 WIB

Red: Andri Saubani

Ribka Tjiptaning

Ribka Tjiptaning

Foto: Antara/Andika Wahyu
Fraksi PDIP merotasi Ribka Tjaning dari Komisi IX ke Komisi VII DPR RI.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ronggo Astungkoro, Febrianto Adi Saputro, Rizky Suryarandika

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR RI melakukan rotasi sejumlah anggotanya. Terdapat lima orang yang dirotasi, salah satunya Ribka Tjiptaning.

Berdasarkan surat yang Republika terima, surat perotasian itu tertanggal 18 Januari 2021. Surat bernomor 04/F-PDIP/DPR-RI/I/2021 itu berisi tentang perubahan penugasan di alat kelengkapan dewan. Terdapat lima nama anggota fraksi PDIP yang terkena perubahan penugasan.

Salah satu nama anggota fraksi PDIP yang dirotasi berdasarkan surat tersebut ialah Ribka Tjiptaning. Dia dipindah dari anggota Komisi IX menjadi anggota Komisi VII. Tertulis pemindahan tugas itu mulai berlaku hari Senin (18/1).

Anggota PDIP lainnnya yang dirotasi yakni Ihsan Yunus dari pimpinan Komisi VIII menjadi anggota Komisi II, Johan Budi dari anggota Komisi II menjadi anggota Komisi III, Gilang Dhielafararez dari anggota Komisi VI menjadi anggota Komisi III, dan Marinus Gea dari anggota Komisi III menjadi anggota Komisi XI.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, Bambang Wuryanto. Republika sudah mencoba mengonfirmasi surat tersebut, baik ke Utut dan Bambang, namun hingga kini belum ada jawaban.

Ribka telah mengkonfirmasi bahwa dirinya menjadi salah satu yang dirotasi. Namun, ia tidak mau berkomentar banyak.

"Iya betul (tidak lagi di Komisi IX)," kata Ribka kepada Republika, Selasa (19/1).

"Tanya sama pimpinan fraksi ya," ujar Ribka, menambahkan.

Sebelumnya, Ribka mengkiritisi program vaksinasi Covid-19 pemerintah yang akan dilakukan pemerintah dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1). Ribka mengatakan menolak untuk divaksin dan memilih untuk membayar denda.

"Saya tetap tidak mau divaksin, maupun (vaksin itu) sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 (tahun) nih, mau semua usia boleh, tetap misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta, mending gue bayar, mau jual mobil kek," kata Ribka.

Baca Juga



Ribka mengingatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk berhati-hati terkait pemberian vaksin. Berkaca dari pengalamannya ketika menjabat ketua Komisi IX DPR pada periode 2009-2014, Ribka mengatakan, sejumlah kasus justru muncul usai diberikan vaksin.

"Ini saya omong lagi nih di rapat ini ya, vaksin untuk antipolio malah lumpuh layu di Sukabumi, terus antikaki gajah di Majalaya mati 12 (orang), karena di India ditolak, di Afrika ditiolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi, saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini," ujarnya.

"Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM. Enggak boleh maksa begitu," imbuhnya.

Ia mencurigai ujung dari pengadaan vaksin tersebut adalah untuk kepentingan dagang. Ribka mengingatkan kembali bahwa negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat.   

"Dari Maret lalu saya sudah ngomong dalam rapat ini begitu Covid ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin. Habis ini karena sekarang udah bukan masanya APD, nanti habis ini obat ramai, habis obat nah ini kan jago ekonomi nih menterinya nah ayo wamennya BUMN pasti ditaro buat begitu dah, abis ini stunting, udah tahu nih, udah dipola kayak begitu kesehatannya nih untuk dagang," kata dia.

Pernyataan Ribka segera diralat oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menegaskan bahwa, program vaksinasi dibutuhkan rakyat dalam memerangi Covid-19. Hasto mengungkapkan, dalam keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan dukungan pada vaksin.

"Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap partai," kata Hasto dalam keterangan resmi yang diterima Republika, Rabu (13/1).

Hasto mengingatkan pemerintah bahwa, pemberian vaksin berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Hasto juga memantau munculnya pro kontra terkait vaksinasi merupakan hal yang mesti disikapi dengan edukasi masif.

"Maka sebaiknya komunikasi dan sosialisasi tentang vaksin tersebut harus dilakukan dengan masif, guna mencegah berbagai bentuk penyesatan informasi," ujar Hasto.

Hasto menyebut adanya urgensi penjelasan secara komprehensif tentang vaksin.

"PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin," ucap Hasto.

photo
Proses Registrasi dan Verifikasi Penerima Vaksin Covid-19 - (Republika)

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA