REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah agar mengedepankan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sebelum titik api muncul dan meluas. Pernyataan Jokowi ini disampaikan di hadapan pimpinan daerah yang wilayahnya langganan bencana karhutla setiap tahunnya.
Ia mengingatkan pemda untuk memperbaiki manajemen lapangan dalam penanganan karhutla. Termasuk, sistem pelaporan dari masyarakat di desa. Presiden ingin agar masyarakat memiliki kesadaran dan segera melapor kepada petugas berwenang bila menemukan titik api yang berpotensi meluas.
"Prioritaskan pencegahan, jangan terlambat. Kalau sudah terlambat kita guyur dengan water bombing sebanyak apapun, sudah terlanjur sulit. Artinya, di desa itu kalau ada api kecil itu sudah harus memberitahukan agar segera bisa tertangani di di depan," ujar Presiden Jokowi dalam Rakornas Pengendalian Karhutla di Istana Negara, Senin (22/2).
Pemda, ujar Jokowi, harus menggerakkan seluruh elemen untuk melakukan deteksi dini. Ia meminta pelibatan personel TNI-Polri dalam pengawasan karhutla di daerah, khususnya wilayah yang terekam memiliki riwayat muncul hot spot atau titik panas. "Saya kira kita sudah ngerti semua di mana sih yang rawan, di mana sih yang harus diwaspadai," kata Jokowi.
Jokowi kembali menyampaikan, karhutla merupakan bencana yang berpotensi merugikan negara sampai triliunan rupiah. Angka kerugian pun belum termasuk kerusakan ekologi dan ekosistem yang terjadi. Karenanya, Jokowi mewanti-wanti masyarakat dan pemda agar berperan aktif dalam pencegahan karhutla.
"Manfaatkan teknologi untuk monitoring ini dan pengawasan dengan sistem dashboard. Begitu kebakaran meluas kerugian tidak hanya juta atau miliar. Saya pastikan larinya ke angka triliun. Ini hati-hati," ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
